Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan 69 pegawai dengan harta yang tak wajar.https://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776977/wow-69-pegawai-kemenkeu-diduga-punya-harta-tak-wajaridhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776977/wow-69-pegawai-kemenkeu-diduga-punya-harta-tak-wajarhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776977/wow-69-pegawai-kemenkeu-diduga-punya-harta-tak-wajarSelasa 07 Maret 2023 16:35 WIBMichelle NataliaIlustrasi harta pegawai Kemenkeu. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/03/07/320/2776977/wow-69-pegawai-kemenkeu-diduga-punya-harta-tak-wajar-fP1fRsFeB9.JPGJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan 69 pegawai dengan harta yang tak wajar. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh menyebut pemanggilan sudah dimulai dari minggu ini. "Betul, kita sudah mulai melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan," ujar Awan ketika dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (7/3/2023).  BACA JUGA: Wamenkeu: Jangan Korbankan Kerja Keras 79 Ribu Karyawan Kemenkeu Hanya karena Ulah Oknum Dia menyebut bahwa pemeriksaan ini ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. "Target kita selesai dalam 2 minggu ini," ucap Awan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMy8xLzE2MzIxNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Hanya saja, saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. "Namun kami tetap memperhatikan dinamika yang ada," lanjut Awan. Sebelumnya, Awan mengatakan bahwa terdapat data 69 pegawai Kemenkeu dengan harta yang bermasalah. Ini terindikasi dari ketidaksesuaian jumlah harta dengan profil risiko pegawai yang bersangkutan. Terdapat 33 pegawai yang data LHKPN tahun 2019-nya tidak sesuai dan untuk tahun 2020, terdapat 36 pegawai yang LHKPN-nya tidak sesuai. Atas dasar ketidaksesuaian tersebut, Awan sudah mengantongi 69 nama pegawai untuk pemeriksaan lebih lanjut.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan 69 pegawai dengan harta yang tak wajar. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh menyebut pemanggilan sudah dimulai dari minggu ini. "Betul, kita sudah mulai melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan," ujar Awan ketika dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (7/3/2023).  BACA JUGA: Wamenkeu: Jangan Korbankan Kerja Keras 79 Ribu Karyawan Kemenkeu Hanya karena Ulah Oknum Dia menyebut bahwa pemeriksaan ini ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. "Target kita selesai dalam 2 minggu ini," ucap Awan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMy8xLzE2MzIxNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Hanya saja, saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. "Namun kami tetap memperhatikan dinamika yang ada," lanjut Awan. Sebelumnya, Awan mengatakan bahwa terdapat data 69 pegawai Kemenkeu dengan harta yang bermasalah. Ini terindikasi dari ketidaksesuaian jumlah harta dengan profil risiko pegawai yang bersangkutan. Terdapat 33 pegawai yang data LHKPN tahun 2019-nya tidak sesuai dan untuk tahun 2020, terdapat 36 pegawai yang LHKPN-nya tidak sesuai. Atas dasar ketidaksesuaian tersebut, Awan sudah mengantongi 69 nama pegawai untuk pemeriksaan lebih lanjut.