Indonesia berada dalam barisan yang sama dengan dunia terkait dengan pemberantasan korupsi.https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778054/ri-berada-di-jajaran-dunia-yang-siap-berantas-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778054/ri-berada-di-jajaran-dunia-yang-siap-berantas-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778054/ri-berada-di-jajaran-dunia-yang-siap-berantas-korupsiKamis 09 Maret 2023 12:08 WIBIkhsan PermanaKPK. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/09/320/2778054/ri-berada-di-jajaran-dunia-yang-siap-berantas-korupsi-0jbFrp9LDG.JPGJAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan Indonesia berada dalam barisan yang sama dengan dunia terkait dengan pemberantasan korupsi. Dia memastikan pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. BACA JUGA: Dorong Pemerintahan Bebas Korupsi, Menko Airlangga: Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi "Kita bersama-sama dunia sesungguhnya dalam barisan untuk melakukan aksi-aksi semaksimalnya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya di tanah air tapi di seluruh muka bumi," kata Suharso dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Suharso menyebut pada tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Corruption sehingga lahirlah undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 untuk mengadopsi dan mengesahkan United Nation convention Againts Corruption tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMS8xLzE2MzU5NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Salah satu amanat ratifikasi tersebut Indonesia diharuskan memiliki National Strategy on Anti Corruption," ujarnya. Suharso mengatakan seiring dengan berjalannya waktu, upaya pencegahan korupsi memerlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak. "Sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi atau Yang sekarang kita kenal dengan Stranas PK," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan Indonesia berada dalam barisan yang sama dengan dunia terkait dengan pemberantasan korupsi. Dia memastikan pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. BACA JUGA: Dorong Pemerintahan Bebas Korupsi, Menko Airlangga: Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi "Kita bersama-sama dunia sesungguhnya dalam barisan untuk melakukan aksi-aksi semaksimalnya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi bukan hanya di tanah air tapi di seluruh muka bumi," kata Suharso dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Suharso menyebut pada tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Corruption sehingga lahirlah undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 untuk mengadopsi dan mengesahkan United Nation convention Againts Corruption tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMS8xLzE2MzU5NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Salah satu amanat ratifikasi tersebut Indonesia diharuskan memiliki National Strategy on Anti Corruption," ujarnya. Suharso mengatakan seiring dengan berjalannya waktu, upaya pencegahan korupsi memerlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak. "Sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi atau Yang sekarang kita kenal dengan Stranas PK," pungkasnya.