Jokowi meminta kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.https://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778480/minta-masyarakat-lapor-spt-pajak-jokowi-saya-sudahidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778480/minta-masyarakat-lapor-spt-pajak-jokowi-saya-sudahhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/09/320/2778480/minta-masyarakat-lapor-spt-pajak-jokowi-saya-sudahKamis 09 Maret 2023 21:16 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2023/03/09/320/2778480/minta-masyarakat-lapor-spt-pajak-jokowi-saya-sudah-IC6qUVrrK2.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga tanggal 31 Maret 2023. Jokowi secara pribadi mengaku telah menyampaikan SPT pada Senin 6 Maret 2023 lalu. BACA JUGA: Cek Pelaporan SPT Tahunan, Jokowi: Kok Masih Antre? Kita Bisa E-Filing dari Rumah “Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” kata Jokowi saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wOC8xLzE2Mzk4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan Tanah Air. BACA JUGA: Dikeluhkan Petani, Jokowi Minta Badan Pangan Hitung Harga Gabah Kering “Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi bbm, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelasnya.Jokowi mengungkapkan, hingga tanggal 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Presiden menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama. “Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga tanggal 31 Maret 2023. Jokowi secara pribadi mengaku telah menyampaikan SPT pada Senin 6 Maret 2023 lalu. BACA JUGA: Cek Pelaporan SPT Tahunan, Jokowi: Kok Masih Antre? Kita Bisa E-Filing dari Rumah “Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” kata Jokowi saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wOC8xLzE2Mzk4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan Tanah Air. BACA JUGA: Dikeluhkan Petani, Jokowi Minta Badan Pangan Hitung Harga Gabah Kering “Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi bbm, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelasnya.Jokowi mengungkapkan, hingga tanggal 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Presiden menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama. “Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.