KPK menemukan 134 pegawai Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan punya saham di 280 perusahaan.https://economy.okezone.com/read/2023/03/10/320/2778362/kpk-soroti-134-pegawai-pajak-yang-punya-saham-di-280-perusahaanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/10/320/2778362/kpk-soroti-134-pegawai-pajak-yang-punya-saham-di-280-perusahaanhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/10/320/2778362/kpk-soroti-134-pegawai-pajak-yang-punya-saham-di-280-perusahaanJum'at 10 Maret 2023 05:01 WIBMutiara OktavianaKPK. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/09/320/2778362/kpk-soroti-134-pegawai-pajak-yang-punya-saham-di-280-perusahaan-1jrdfeIhvo.JPGJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 134 pegawai Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan punya saham di 280 perusahaan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa kepemilikan saham saat ini tak memiliki aturan yang jelas.  BACA JUGA: KPK Akan Revisi LHKPN Buntut Kasus Rafael Alun Trisambodo "Boleh tapi bukannya boleh, tidak etis. Kalau peraturan pemerintah (PP) nya bilang tidak etis. Jadi harusnya waktu pp tahun 80 dilarang berbisnis, tapi pp berikutnya gak jelas ngaturnya hanya bilang agar memiliki kegiatan yang etis," ujar Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).  BACA JUGA: Besok, KPK Lapor ke Kemenkeu soal 134 Pegawai Pajak Punya Saham Adapun dari 280 perusahaan tersebut, Pahala mengatakan pihaknya sedang fokus mencari perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2MzkxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Baca Selengkapnya: 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK: Boleh tapi Tak EtisJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 134 pegawai Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan punya saham di 280 perusahaan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa kepemilikan saham saat ini tak memiliki aturan yang jelas.  BACA JUGA: KPK Akan Revisi LHKPN Buntut Kasus Rafael Alun Trisambodo "Boleh tapi bukannya boleh, tidak etis. Kalau peraturan pemerintah (PP) nya bilang tidak etis. Jadi harusnya waktu pp tahun 80 dilarang berbisnis, tapi pp berikutnya gak jelas ngaturnya hanya bilang agar memiliki kegiatan yang etis," ujar Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).  BACA JUGA: Besok, KPK Lapor ke Kemenkeu soal 134 Pegawai Pajak Punya Saham Adapun dari 280 perusahaan tersebut, Pahala mengatakan pihaknya sedang fokus mencari perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wNy8xLzE2MzkxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Baca Selengkapnya: 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK: Boleh tapi Tak Etis