Sri Mulyani mengaku sudah menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuanganhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/11/320/2779402/terima-266-surat-transaksi-janggal-dari-ppatk-sri-mulyani-kita-sudah-tindak-lanjutidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/11/320/2779402/terima-266-surat-transaksi-janggal-dari-ppatk-sri-mulyani-kita-sudah-tindak-lanjuthttps://economy.okezone.com/read/2023/03/11/320/2779402/terima-266-surat-transaksi-janggal-dari-ppatk-sri-mulyani-kita-sudah-tindak-lanjutSabtu 11 Maret 2023 16:11 WIBAnggie AriestaSri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan yang Dilaporkan PPATK. (Foto: Okezone.com/KBUMN)https://img.okezone.com/content/2023/03/11/320/2779402/terima-266-surat-transaksi-janggal-dari-ppatk-sri-mulyani-kita-sudah-tindak-lanjut-3o3Lmmqrg5.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sudah menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di kementeriannya. Adapun surat tersebut sudah diterima dalam periode 2007 sampai dengan 2023. "Nah saya ingin tegaskan ya 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing," jelas Menkeu dalam Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Terkait Temuan PPATK, Sabtu (11/3/2023). BACA JUGA: 352 Pegawai Kemenkeu Dihukum karena Transaksi Mencurigakan   Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang disebut dalam surat PPATK adalah 964 pegawai. "Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini," ujar Sri Mulyani. BACA JUGA: Mahfud MD: 467 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Pencucian Uang Sejak 2009 Hingga 2023 Seluruh surat yang dari PPATK, yang dikirim ke Kemenkeu baik itu permintaan dari pihaknya 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK sebanyak 81 surat semuanya ditindak lanjuti. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMC8xLzE2NDExMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu terkait langkah Kemenkeu menindaklanjuti surat tersebut antara lain 86 surat ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). "Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan," kata dia. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sudah menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di kementeriannya. Adapun surat tersebut sudah diterima dalam periode 2007 sampai dengan 2023. "Nah saya ingin tegaskan ya 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing," jelas Menkeu dalam Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Terkait Temuan PPATK, Sabtu (11/3/2023). BACA JUGA: 352 Pegawai Kemenkeu Dihukum karena Transaksi Mencurigakan   Sri Mulyani menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang disebut dalam surat PPATK adalah 964 pegawai. "Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini," ujar Sri Mulyani. BACA JUGA: Mahfud MD: 467 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Pencucian Uang Sejak 2009 Hingga 2023 Seluruh surat yang dari PPATK, yang dikirim ke Kemenkeu baik itu permintaan dari pihaknya 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK sebanyak 81 surat semuanya ditindak lanjuti. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMC8xLzE2NDExMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu terkait langkah Kemenkeu menindaklanjuti surat tersebut antara lain 86 surat ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). "Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari Irjen menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan," kata dia.