PPATK bakal buka-bukaan terkait transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).https://economy.okezone.com/read/2023/03/13/320/2780396/ppatk-bakal-buka-bukaan-soal-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-di-kemenkeuidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/13/320/2780396/ppatk-bakal-buka-bukaan-soal-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-di-kemenkeuhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/13/320/2780396/ppatk-bakal-buka-bukaan-soal-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-di-kemenkeuSenin 13 Maret 2023 18:13 WIBAtikah UmiyaniIlustrasi rupiah. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/03/13/320/2780396/ppatk-bakal-buka-bukaan-soal-transaksi-mencurigakan-rp300-triliun-di-kemenkeu-Bpdi1DC3FG.JPGJAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal buka-bukaan terkait transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, nantinya hal itu akan dipaparkan dalam rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD serta aparat penegak hukum (APH).  BACA JUGA: Kemenkeu Kantongi 134 Pegawai Pajak yang Punya Saham Atas Nama Istri "Rencananya Rp300 triliun akan dipaparkan dalam rapat bersama di tim pemberantasan TPPU di bawah Menkopolhukam," ujar pria yang akrab disapa Prastowo di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). Lebih lanjut Prastowo menjelaskan, pihaknya tetap melakukan komunikasi secara proaktif dengan PPATK agar mendapatkan penjelasan lebih dini mengenai temuan PPATK di lingkungan Kemenkeu.  BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Hasil Investigasi 69 PNS Kemenkeu Pekan Ini "Secara proaktif kami juga membangun komunikasi dengan PPATK agar bisa mendapat penjelasan lebih awal sehingga nanti ketika ada kesesuaian akan lebih mudah dalam melakukan tindak lanjut," terangnya. Kendati demikian Prastowo mengaku memang belum mendapatkan detail informasi soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun. "Sampai saat ini kami masih berkomunikasi dengan PPATK tapi belum dapat bertemu secara langsung sehingga belum bisa mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai Rp300 triliun," tuturnya. Terkait jadwal rapat bersama PPATK dan Menkopolhulam, Prastowo juga belum bisa memberi keterangan kapan akan terlaksana. Dia hanya berharap rapat bersama tersebut dapat dilakukan secepatnya. "Diharapkan secepatnya karena PPATK juga saya rasa punya kepentingan untuk dapat tindaklanjuti. Kami juga berkepentingan untuk mendapatkan kepastian itu. Sedang diatur antar pimpinan supaya bisa segera," pungkasnya.JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal buka-bukaan terkait transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, nantinya hal itu akan dipaparkan dalam rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD serta aparat penegak hukum (APH).  BACA JUGA: Kemenkeu Kantongi 134 Pegawai Pajak yang Punya Saham Atas Nama Istri "Rencananya Rp300 triliun akan dipaparkan dalam rapat bersama di tim pemberantasan TPPU di bawah Menkopolhukam," ujar pria yang akrab disapa Prastowo di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). Lebih lanjut Prastowo menjelaskan, pihaknya tetap melakukan komunikasi secara proaktif dengan PPATK agar mendapatkan penjelasan lebih dini mengenai temuan PPATK di lingkungan Kemenkeu.  BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Hasil Investigasi 69 PNS Kemenkeu Pekan Ini "Secara proaktif kami juga membangun komunikasi dengan PPATK agar bisa mendapat penjelasan lebih awal sehingga nanti ketika ada kesesuaian akan lebih mudah dalam melakukan tindak lanjut," terangnya. Kendati demikian Prastowo mengaku memang belum mendapatkan detail informasi soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun. "Sampai saat ini kami masih berkomunikasi dengan PPATK tapi belum dapat bertemu secara langsung sehingga belum bisa mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai Rp300 triliun," tuturnya. Terkait jadwal rapat bersama PPATK dan Menkopolhulam, Prastowo juga belum bisa memberi keterangan kapan akan terlaksana. Dia hanya berharap rapat bersama tersebut dapat dilakukan secepatnya. "Diharapkan secepatnya karena PPATK juga saya rasa punya kepentingan untuk dapat tindaklanjuti. Kami juga berkepentingan untuk mendapatkan kepastian itu. Sedang diatur antar pimpinan supaya bisa segera," pungkasnya.