BI mencatat jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Periode Januari 2023 sebesar USD404,9 miliar setara dengan Rp6.224,93 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2780770/bi-catat-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-224-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2780770/bi-catat-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-224-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2780770/bi-catat-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-224-triliunSelasa 14 Maret 2023 11:41 WIBHana WahyutiUtang RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/14/320/2780770/bi-catat-utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6-224-triliun-AOKa2TaHQb.jpgJAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Periode Januari 2023 sebesar USD404,9 miliar setara dengan Rp6.224,93 triliun (dengan kurs Rp15.374). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan ULN ini secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% yoy, melanjutkan konraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% yoy. BACA JUGA: Gubernur BI: Inflasi Masih di Atas 5% Perjuangan Terus Berlanjut “Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023). Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat. BACA JUGA: Gubernur BI Ungkap Alasan ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah. Sedangkan posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, setara dengan Rp3.708,3 triliun atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy). “ULN Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%,” lanjut ErwinJAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Periode Januari 2023 sebesar USD404,9 miliar setara dengan Rp6.224,93 triliun (dengan kurs Rp15.374). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan ULN ini secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% yoy, melanjutkan konraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% yoy. BACA JUGA: Gubernur BI: Inflasi Masih di Atas 5% Perjuangan Terus Berlanjut “Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023). Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat. BACA JUGA: Gubernur BI Ungkap Alasan ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah. Sedangkan posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, setara dengan Rp3.708,3 triliun atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy). “ULN Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%,” lanjut Erwin