<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp182,6 Triliun pada Februari 2023</title><description>Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari mencapai Rp182,6 triliun.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023"/><item><title>Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp182,6 Triliun pada Februari 2023</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023</guid><pubDate>Selasa 14 Maret 2023 18:51 WIB</pubDate><dc:creator>Atikah Umiyani</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023-lzwZtc44CP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/03/14/320/2781095/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-tembus-rp182-6-triliun-pada-februari-2023-lzwZtc44CP.jpg</image><title>Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari mencapai Rp182,6 triliun atau 8,1% dari APBN.
&quot;Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp76,4 triliun atau 7,6% dari APBN, utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, dan sarpras/logistik,&quot; ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/BMN, penyaluran bansos serta operasional K/L.
&quot;Sementara itu, untuk belanja non K/L Rp106,2 T atau 8,5 persen dari APBN yang utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluraan subsidi,&quot; tuturnya.
Dia menuturkan, jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp11,9 yang terdiri belanja K/L sebesar Rp10,2 triliun untuk bayar iuran JK dan belanja non-K/L sebesar Rp1,7 untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/POLRI.Selanjutnya, untuk anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp3,3 triliun, melalui belanja K.L yaitu Kementerian PUPR menjadi Rp2,3 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi dan Kementan Rp0,6 triliun untuk kawasan pad dan kedelai.
Prioritas selanjutnya adalah angaran perlindungan sosial mencapai Rp34,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp9,6 t untuk Kemensos, Kemendikbudristek dan kemenag, serta BNPB.
&quot;Kemudian belanja non-K/L sebesar Rp24,3 triliun untuk penyaluran subsidi termasuk subsidi BBM, listrik, pupuk ada di dalam belanja ini dan belanja TKD sebesar Rp0,4 triliun untuk penyaluran BLT Desa,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari mencapai Rp182,6 triliun atau 8,1% dari APBN.
&quot;Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp76,4 triliun atau 7,6% dari APBN, utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, dan sarpras/logistik,&quot; ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/BMN, penyaluran bansos serta operasional K/L.
&quot;Sementara itu, untuk belanja non K/L Rp106,2 T atau 8,5 persen dari APBN yang utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluraan subsidi,&quot; tuturnya.
Dia menuturkan, jenis belanja yang menjadi prioritas. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp11,9 yang terdiri belanja K/L sebesar Rp10,2 triliun untuk bayar iuran JK dan belanja non-K/L sebesar Rp1,7 untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/POLRI.Selanjutnya, untuk anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp3,3 triliun, melalui belanja K.L yaitu Kementerian PUPR menjadi Rp2,3 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi irigasi dan Kementan Rp0,6 triliun untuk kawasan pad dan kedelai.
Prioritas selanjutnya adalah angaran perlindungan sosial mencapai Rp34,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp9,6 t untuk Kemensos, Kemendikbudristek dan kemenag, serta BNPB.
&quot;Kemudian belanja non-K/L sebesar Rp24,3 triliun untuk penyaluran subsidi termasuk subsidi BBM, listrik, pupuk ada di dalam belanja ini dan belanja TKD sebesar Rp0,4 triliun untuk penyaluran BLT Desa,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
