APBN dinilai sering kali tidak tepat sasaran, terutama untuk kesejahteraan rakyat.https://economy.okezone.com/read/2023/03/16/320/2781714/dpr-singgung-soal-apbn-usai-banyak-pejabat-kemenkeu-pamer-kekayaanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/16/320/2781714/dpr-singgung-soal-apbn-usai-banyak-pejabat-kemenkeu-pamer-kekayaanhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/16/320/2781714/dpr-singgung-soal-apbn-usai-banyak-pejabat-kemenkeu-pamer-kekayaanKamis 16 Maret 2023 03:01 WIBHana WahyutiIlustrasi uang. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/03/15/320/2781714/dpr-singgung-soal-apbn-usai-banyak-pejabat-kemenkeu-pamer-kekayaan-xJxpYs0ppI.JPGJAKARTA - APBN dinilai sering kali tidak tepat sasaran, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi III DPR RI Santoso pun menyinggung hal ini dengan kabar soal kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan.  BACA JUGA: Marak Pejabat Kemenkeu Pamer Kekayaan, DPR: Ini Skandal yang Bombastis "Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Santoso dalam keteranganya di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.  BACA JUGA: Presiden Jokowi: Beli Produk Impor Pakai Uang APBN Ada Sanksinya! Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka. "Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," kata Santoso.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNC80LzE2MjAyOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa. Baca Selengkapnya: Marak Pejabat Kemenkeu Pamer Kekayaan, DPR: Ini Skandal yang Bombastis JAKARTA - APBN dinilai sering kali tidak tepat sasaran, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi III DPR RI Santoso pun menyinggung hal ini dengan kabar soal kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, kesejahteraan rakyat terabaikan.  BACA JUGA: Marak Pejabat Kemenkeu Pamer Kekayaan, DPR: Ini Skandal yang Bombastis "Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20% setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Santoso dalam keteranganya di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.  BACA JUGA: Presiden Jokowi: Beli Produk Impor Pakai Uang APBN Ada Sanksinya! Menurutnya, perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka. "Penanganannya melalui extra ordinary crime karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," kata Santoso.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNC80LzE2MjAyOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara yang besar itu. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa. Baca Selengkapnya: Marak Pejabat Kemenkeu Pamer Kekayaan, DPR: Ini Skandal yang Bombastis