Apdesi menggelar peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK).https://economy.okezone.com/read/2023/03/19/320/2783726/kepala-desa-minta-jatah-10-apbn-untuk-dana-desa-hingga-pilkades-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/19/320/2783726/kepala-desa-minta-jatah-10-apbn-untuk-dana-desa-hingga-pilkades-2023https://economy.okezone.com/read/2023/03/19/320/2783726/kepala-desa-minta-jatah-10-apbn-untuk-dana-desa-hingga-pilkades-2023Minggu 19 Maret 2023 11:59 WIBAchmad Al FiqriKepala Desa Minta APBN Ditambah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/19/320/2783726/kepala-desa-minta-jatah-10-apbn-untuk-dana-desa-hingga-pilkades-2023-40qeWtg60b.jpgJAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruv Indonesia (Apdesi) menggelar peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK) hari ini. Dalam perayaan itu, mereka meminta pemerintah untuk mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa. Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyatakan bahwa desa telah ada sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu. BACA JUGA: Imbas Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Titipkan 3 Pesan Penting ke Pejabat Baru Kemenkeu Atas dasar itu, ia merasa, Indonesia memiliki hutang terhadap desa. Kendati demikian, Surta meminta agar desa tidak dimarjinalkan. Caranya, pembangunan tidak harus dilakukan pada di daerah kota saja. "Jangan selalu desa di marjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?," ujar Surta dalam sambutan perayaan 9 tahun UU Desa, di Area GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMC85LzE2NDA5My81L3g4ajU3OWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk menetapkan hari desa nasional. Menurutnya, waktu pemberlakuan UU Desa dapat ditetapkan menjadi hari desa nasional. BACA JUGA: 5 Fakta Kebangkrutan Silicon Valley Bank, Disorot Jokowi hingga Sri Mulyani "Oleh karena itu mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar hari desa harus ada," terang Surta.Surta meminta agar pemerintah mendukung pelaksanaan Pilkades 2023. Ia menyatakan, ribuan kepala desa yang jabatannya habis pada tahun ini harus tetap dilalukan. "Saya minta kepada ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan," pungkasnya.JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruv Indonesia (Apdesi) menggelar peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK) hari ini. Dalam perayaan itu, mereka meminta pemerintah untuk mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa. Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyatakan bahwa desa telah ada sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu. BACA JUGA: Imbas Kasus Rafael Alun, Sri Mulyani Titipkan 3 Pesan Penting ke Pejabat Baru Kemenkeu Atas dasar itu, ia merasa, Indonesia memiliki hutang terhadap desa. Kendati demikian, Surta meminta agar desa tidak dimarjinalkan. Caranya, pembangunan tidak harus dilakukan pada di daerah kota saja. "Jangan selalu desa di marjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?," ujar Surta dalam sambutan perayaan 9 tahun UU Desa, di Area GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xMC85LzE2NDA5My81L3g4ajU3OWs=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk menetapkan hari desa nasional. Menurutnya, waktu pemberlakuan UU Desa dapat ditetapkan menjadi hari desa nasional. BACA JUGA: 5 Fakta Kebangkrutan Silicon Valley Bank, Disorot Jokowi hingga Sri Mulyani "Oleh karena itu mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar hari desa harus ada," terang Surta.Surta meminta agar pemerintah mendukung pelaksanaan Pilkades 2023. Ia menyatakan, ribuan kepala desa yang jabatannya habis pada tahun ini harus tetap dilalukan. "Saya minta kepada ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan," pungkasnya.