Kemenkeu menurunkan tarif efektif PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima WP OP dari 15% jumlah bruto royalti menjadi 6%.https://economy.okezone.com/read/2023/03/21/622/2785154/tarif-pajak-royalti-bagi-orang-pribadi-dipangkas-jadi-6idhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/21/622/2785154/tarif-pajak-royalti-bagi-orang-pribadi-dipangkas-jadi-6https://economy.okezone.com/read/2023/03/21/622/2785154/tarif-pajak-royalti-bagi-orang-pribadi-dipangkas-jadi-6Selasa 21 Maret 2023 16:25 WIBMutiara OktavianaTarif Pajak Royalti (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/21/622/2785154/tarif-pajak-royalti-bagi-orang-pribadi-dipangkas-jadi-6-Nchqgtbn4X.jpgJAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari 15% jumlah bruto royalti menjadi 6%. Ketentuan tersebut untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP OP pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang menerima royalti. BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap 2 Orang Miliki Transaksi Jumbo Triliunan Rupiah, SB dan DY! "Penurunan tarif efektif sekaligus menjadi quickwin pelayanan yang lebih baik dan mengurangi cost of compliance dari wajib pajak karena Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak menjadi tidak selalu lebih bayar,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Penurunan tarif efektif pajak royalti ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti yang Diterima Oleh WP OP yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan NPPN. BACA JUGA: Sikapi Surat PPATK, Sri Mulyani: Ada yang Sudah Kena Sanksi dan Penjara    Dia menjelaskan peraturan tersebut mengatur atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh WP OP pengguna NPPN, yakni WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan dasar pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 40% dari jumlah bruto penghasilan royalti tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).Dengan kata lain, tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima WP OP pengguna NPPN sebesar 6% dari jumlah bruto royalti atau turun dari sebelumnya, yaitu 15%. Selain penurunan tarif efektif, kata Dwi, kemudahan dan kepastian hukum dalam aturan tersebut berupa kemungkinan untuk tidak menjalani administrasi pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan yang selama ini cenderung lebih bayar. SPT Tahunan dengan status lebih bayar berhak untuk menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan (restitusi), namun harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jangka waktu pemeriksaan lebih bayar paling lama 12 bulan.JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari 15% jumlah bruto royalti menjadi 6%. Ketentuan tersebut untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP OP pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang menerima royalti. BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap 2 Orang Miliki Transaksi Jumbo Triliunan Rupiah, SB dan DY! "Penurunan tarif efektif sekaligus menjadi quickwin pelayanan yang lebih baik dan mengurangi cost of compliance dari wajib pajak karena Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak menjadi tidak selalu lebih bayar,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Penurunan tarif efektif pajak royalti ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti yang Diterima Oleh WP OP yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan NPPN. BACA JUGA: Sikapi Surat PPATK, Sri Mulyani: Ada yang Sudah Kena Sanksi dan Penjara    Dia menjelaskan peraturan tersebut mengatur atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh WP OP pengguna NPPN, yakni WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan dasar pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 40% dari jumlah bruto penghasilan royalti tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).Dengan kata lain, tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima WP OP pengguna NPPN sebesar 6% dari jumlah bruto royalti atau turun dari sebelumnya, yaitu 15%. Selain penurunan tarif efektif, kata Dwi, kemudahan dan kepastian hukum dalam aturan tersebut berupa kemungkinan untuk tidak menjalani administrasi pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan yang selama ini cenderung lebih bayar. SPT Tahunan dengan status lebih bayar berhak untuk menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan (restitusi), namun harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jangka waktu pemeriksaan lebih bayar paling lama 12 bulan.