Jumlah truk batu bara hingga 9.000 unit membuat jalanan rusak.https://economy.okezone.com/read/2023/03/29/320/2789384/truk-batu-bara-bertambah-9-000-unit-bikin-jalan-rusakidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/29/320/2789384/truk-batu-bara-bertambah-9-000-unit-bikin-jalan-rusakhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/29/320/2789384/truk-batu-bara-bertambah-9-000-unit-bikin-jalan-rusakRabu 29 Maret 2023 13:01 WIBIqbal Dwi PurnamaPenambahan truk batu bara bikin jalan rusak (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/29/320/2789384/truk-batu-bara-bertambah-9-000-unit-bikin-jalan-rusak-HUZKFmMQtG.jpgJAKARTA – Jumlah truk batu bara hingga 9.000 unit membuat jalan rusak. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan kehadiran truk-truk Batu bara menjadi penyebab utama rusaknya jalan nasional. Bahkan catatan Kementerian PUPR pada tahun 2020, setidaknya terdapat 9.000 truk batu bara baru yang mengaspal di jalan nasional. Peningkatan yang cukup masih tersebut, menurut Hedy dikarenakan kenaikan harga batu bara dunia. BACA JUGA: Harga Batu Bara Acuan Maret 2023 Resmi Pakai Formula Baru "Begitu harga batu bara melonjak, truk banyak, sehingga ruas-ruas jalan ini kemantapannya drop, jadi ada peningkatan volume yang luar biasa, Tahun 2020 kita kedatangan hampir 9.000 truk ya pasti akan jadi chaos, karena tidak ada proses mitigasi," kata Hedy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (29/3/2023). Belum lagi, truk-truk tersebut masih di modifikasi sedemikian rupa agar memiliki kapasitas sebanyak-banyaknya. Bahkan menurut Dirjen Bina Marga modifikasi tersebut bisa 2 kali lipat dari kapasitas aslinya. BACA JUGA: Alasan Perusahaan AS Mundur dari Proyek Gasifikasi Batu Bara RI Terkait aturannya, Hedy mengakui bahwa sebetulnya sudah ada regulasi yang mengatur penggunaan jalan untuk angkutan batu bara. Bahkan bukan hanya Batu bara, pihaknya memiliki analisa dampak lalu lintas yang diwajibkan untuk untuk setiap perusahaan yang memiliki aktivitas di jalan raya. Tujuannya untuk mengukur kapasitas tampung jalan dengan penambahan kendaraan industri yang ikut melewati jalan Nasional. Apabila analisa tersebut menemukan adanya aktivitas perusahaan yang menimbulkan dampak peningkatan volume lalu lintas, maka akan diberikan rekomendasi lanjutan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY1OS81L3g4ajVkYm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Sehingga bisa kita batasi nanti angkutannya tidak bisa pakai jalan nasional, harus ada alternatif lain, atau mungkin bikin jalan sendiri," lanjutnya. Karena menurut Hedy, apabila hal tersebut tidak dibatasi maka bisa dipastikan anggaran negara bisa habis hanya untuk perbaikan jalan-jalan yang dilalui oleh truk-truk odol. Sebab semakin berat muatan kendaraan, maka dampak rusaknya akan semakin berat dan cepat. "Anggaran yang dibutuhkan, kalau kendaraannya normal (sesuai dengan analisa dampak lalu lintas), kita buruh Rp824 miliar, kalau (volume) kendaraannya sekarang butuh Rp8,4 triliun, karena makin besar suatu kendaraan, dampak rusaknya pangkat 4," kata Hedy. "Negara ini membiayai jalan yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kalau tidak ya anggaran negara akan kebobolan," pungkasnya.JAKARTA – Jumlah truk batu bara hingga 9.000 unit membuat jalan rusak. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan kehadiran truk-truk Batu bara menjadi penyebab utama rusaknya jalan nasional. Bahkan catatan Kementerian PUPR pada tahun 2020, setidaknya terdapat 9.000 truk batu bara baru yang mengaspal di jalan nasional. Peningkatan yang cukup masih tersebut, menurut Hedy dikarenakan kenaikan harga batu bara dunia. BACA JUGA: Harga Batu Bara Acuan Maret 2023 Resmi Pakai Formula Baru "Begitu harga batu bara melonjak, truk banyak, sehingga ruas-ruas jalan ini kemantapannya drop, jadi ada peningkatan volume yang luar biasa, Tahun 2020 kita kedatangan hampir 9.000 truk ya pasti akan jadi chaos, karena tidak ada proses mitigasi," kata Hedy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (29/3/2023). Belum lagi, truk-truk tersebut masih di modifikasi sedemikian rupa agar memiliki kapasitas sebanyak-banyaknya. Bahkan menurut Dirjen Bina Marga modifikasi tersebut bisa 2 kali lipat dari kapasitas aslinya. BACA JUGA: Alasan Perusahaan AS Mundur dari Proyek Gasifikasi Batu Bara RI Terkait aturannya, Hedy mengakui bahwa sebetulnya sudah ada regulasi yang mengatur penggunaan jalan untuk angkutan batu bara. Bahkan bukan hanya Batu bara, pihaknya memiliki analisa dampak lalu lintas yang diwajibkan untuk untuk setiap perusahaan yang memiliki aktivitas di jalan raya. Tujuannya untuk mengukur kapasitas tampung jalan dengan penambahan kendaraan industri yang ikut melewati jalan Nasional. Apabila analisa tersebut menemukan adanya aktivitas perusahaan yang menimbulkan dampak peningkatan volume lalu lintas, maka akan diberikan rekomendasi lanjutan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY1OS81L3g4ajVkYm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Sehingga bisa kita batasi nanti angkutannya tidak bisa pakai jalan nasional, harus ada alternatif lain, atau mungkin bikin jalan sendiri," lanjutnya. Karena menurut Hedy, apabila hal tersebut tidak dibatasi maka bisa dipastikan anggaran negara bisa habis hanya untuk perbaikan jalan-jalan yang dilalui oleh truk-truk odol. Sebab semakin berat muatan kendaraan, maka dampak rusaknya akan semakin berat dan cepat. "Anggaran yang dibutuhkan, kalau kendaraannya normal (sesuai dengan analisa dampak lalu lintas), kita buruh Rp824 miliar, kalau (volume) kendaraannya sekarang butuh Rp8,4 triliun, karena makin besar suatu kendaraan, dampak rusaknya pangkat 4," kata Hedy. "Negara ini membiayai jalan yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kalau tidak ya anggaran negara akan kebobolan," pungkasnya.