Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa Indonesia membutuhkan Rp4.002 triliun untuk pengurangan emisi karbon hingga tahun 2030.https://economy.okezone.com/read/2023/03/30/320/2789945/kurangi-emisi-karbon-ri-butuh-rp4-000-triliun-ini-strategi-sri-mulyani-tarik-investoridhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/30/320/2789945/kurangi-emisi-karbon-ri-butuh-rp4-000-triliun-ini-strategi-sri-mulyani-tarik-investorhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/30/320/2789945/kurangi-emisi-karbon-ri-butuh-rp4-000-triliun-ini-strategi-sri-mulyani-tarik-investorKamis 30 Maret 2023 10:38 WIBMichelle NataliaSri Mulyani. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/30/320/2789945/kurangi-emisi-karbon-ri-butuh-rp4-000-triliun-ini-strategi-sri-mulyani-tarik-investor-ft5En3QAa7.JPGBALI - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia membutuhkan Rp4.002 triliun atau sekitar USD281 miliar demi mencapai target national determined contribution (NDC) untuk pengurangan emisi karbon hingga tahun 2030. Adapun enhanced NDC yang dikirimkan Indonesia ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merevisi target pengurangan emisi karbon, dari target yang tadinya 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan pengurangan emisi dari yang tadinya 41% menjadi 43,2% dengan dukungan global.  BACA JUGA: RI Butuh Rp4.000 Triliun, Sri Mulyani Bertekad Kurangi Emisi Karbon hingga 43,2% "Kumulatif belanja dari budget kita sendiri, APBN hingga 2021 adalah Rp313 triliun. Itu hanya 8% dari total kebutuhan investasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan dan peraturan yang tepat, serta iklim investasi sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta baik domestik maupun global," ujar Sri dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imagining A Net-Zero ASEAN di Nusa Dua, Bali pada Kamis (30/3/2023). Indonesia pun juga mengundang banyak dermawan untuk berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, serta inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan ini dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.  BACA JUGA: Kurangi Emisi Karbon, PLTGU Kapasitas 450 MW Dibangun       "Insentif tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bahkan pajak properti. Kami juga menemukan instrumen, seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDG di tingkat global dan domestik. Obligasi SDG dan obligasi sukuk hijau kami diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2," ungkap Sri.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMS80LzE2MzU3Mi81L3g4ajVkbTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dari sudut pandang legislatif, Sri memahami dengan jelas bahwa komitmen ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang konsisten. Itu sebabnya Indonesia baru saja mengeluarkan kerangka peraturan tentang penetapan harga karbon (carbon pricing) dan juga undang-undang penting yang memperkenalkan pajak karbon. "Kebijakan ini akan menggunakan instrumen perdagangan karbon dan yang non-perdagangan termasuk pajak karbon untuk menginternalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca di bawah prinsip polluter pays," pungkas Sri.BALI - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia membutuhkan Rp4.002 triliun atau sekitar USD281 miliar demi mencapai target national determined contribution (NDC) untuk pengurangan emisi karbon hingga tahun 2030. Adapun enhanced NDC yang dikirimkan Indonesia ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merevisi target pengurangan emisi karbon, dari target yang tadinya 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan pengurangan emisi dari yang tadinya 41% menjadi 43,2% dengan dukungan global.  BACA JUGA: RI Butuh Rp4.000 Triliun, Sri Mulyani Bertekad Kurangi Emisi Karbon hingga 43,2% "Kumulatif belanja dari budget kita sendiri, APBN hingga 2021 adalah Rp313 triliun. Itu hanya 8% dari total kebutuhan investasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan dan peraturan yang tepat, serta iklim investasi sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta baik domestik maupun global," ujar Sri dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imagining A Net-Zero ASEAN di Nusa Dua, Bali pada Kamis (30/3/2023). Indonesia pun juga mengundang banyak dermawan untuk berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, serta inovasi pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan ini dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.  BACA JUGA: Kurangi Emisi Karbon, PLTGU Kapasitas 450 MW Dibangun       "Insentif tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bahkan pajak properti. Kami juga menemukan instrumen, seperti menerbitkan sukuk hijau dan obligasi SDG di tingkat global dan domestik. Obligasi SDG dan obligasi sukuk hijau kami diharapkan akan mengurangi 10,6 juta emisi CO2," ungkap Sri.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMS80LzE2MzU3Mi81L3g4ajVkbTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dari sudut pandang legislatif, Sri memahami dengan jelas bahwa komitmen ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang konsisten. Itu sebabnya Indonesia baru saja mengeluarkan kerangka peraturan tentang penetapan harga karbon (carbon pricing) dan juga undang-undang penting yang memperkenalkan pajak karbon. "Kebijakan ini akan menggunakan instrumen perdagangan karbon dan yang non-perdagangan termasuk pajak karbon untuk menginternalisasi biaya eksternal emisi gas rumah kaca di bawah prinsip polluter pays," pungkas Sri.