Hal itu membuat rekrutmen pengisian beberapa jabatan di Badan Otorita IKN masih perlu dilakukan ulanghttps://economy.okezone.com/read/2023/04/03/470/2792409/berkonsep-smart-city-seluruh-pejabat-di-ikn-harus-pintar-hingga-fasih-bahasa-inggrisidhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/03/470/2792409/berkonsep-smart-city-seluruh-pejabat-di-ikn-harus-pintar-hingga-fasih-bahasa-inggrishttps://economy.okezone.com/read/2023/04/03/470/2792409/berkonsep-smart-city-seluruh-pejabat-di-ikn-harus-pintar-hingga-fasih-bahasa-inggrisSenin 03 April 2023 17:41 WIBIqbal Dwi PurnamaIKN Pakai Konsep Smart City. (Foto: Okezone.com/PUPR)https://img.okezone.com/content/2023/04/03/470/2792409/berkonsep-smart-city-seluruh-pejabat-di-ikn-harus-pintar-hingga-fasih-bahasa-inggris-zCKeLW5toQ.jfifJAKARTA - Kepala Otorita Bambang Susantono mengaku belum menemukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi untuk mendukung konsep smart city di Ibu Kota Negara Nusantara. Oleh karena itu, beberapa jabatan di Badan Otorita Nusantara masih kosong hingga saat ini. "Karena kita ingin agar (orang) yang masuk itu orang-orang yang memiliki kompetensi yang diinginkan. Kita ingin membangun kota yang world class sehingga memang standarnya memang agak tinggi," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senin (3/4/2023). BACA JUGA: 9 Alasan Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Baru Hal itu membuat rekrutmen pengisian beberapa jabatan di Badan Otorita IKN masih perlu dilakukan ulang, alias belum menemukan kandidat yang sesuai kualifikasi. Paling penting, spesifikasi yang dibutuhkan adalah fasih untuk berbahasa Inggris. Sebab kota tersebut bukan hanya untuk melayani penduduk asli Indonesia, namun tamu-tamu mancanegara. BACA JUGA: Otorita IKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pakai Produk Lokal "Misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya agak tinggi, karena ini memang kota kelas dunia kan. Itu yang membuat beberapa posisi harus kita rekrut ulang atau seleksi ulang, dibuka lagi lah. Kita buka lagi sampai kita dapat orangnya," sambungnya.Mengutip Perka Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 tentang Susunan Organisasi, Badan Otorita terdiri dari Sekretariat IKN Nusantara, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya juga terdapat Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, serta Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.JAKARTA - Kepala Otorita Bambang Susantono mengaku belum menemukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi untuk mendukung konsep smart city di Ibu Kota Negara Nusantara. Oleh karena itu, beberapa jabatan di Badan Otorita Nusantara masih kosong hingga saat ini. "Karena kita ingin agar (orang) yang masuk itu orang-orang yang memiliki kompetensi yang diinginkan. Kita ingin membangun kota yang world class sehingga memang standarnya memang agak tinggi," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senin (3/4/2023). BACA JUGA: 9 Alasan Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Baru Hal itu membuat rekrutmen pengisian beberapa jabatan di Badan Otorita IKN masih perlu dilakukan ulang, alias belum menemukan kandidat yang sesuai kualifikasi. Paling penting, spesifikasi yang dibutuhkan adalah fasih untuk berbahasa Inggris. Sebab kota tersebut bukan hanya untuk melayani penduduk asli Indonesia, namun tamu-tamu mancanegara. BACA JUGA: Otorita IKN Pastikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pakai Produk Lokal "Misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya agak tinggi, karena ini memang kota kelas dunia kan. Itu yang membuat beberapa posisi harus kita rekrut ulang atau seleksi ulang, dibuka lagi lah. Kita buka lagi sampai kita dapat orangnya," sambungnya.Mengutip Perka Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 tentang Susunan Organisasi, Badan Otorita terdiri dari Sekretariat IKN Nusantara, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya juga terdapat Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, serta Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.