residen Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih konsentrasi pada arus mudik Lebaran terlebih dahuluhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796661/jokowi-pilih-fokus-ke-arus-mudik-lebaran-dibanding-satgas-transaksi-rp349-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796661/jokowi-pilih-fokus-ke-arus-mudik-lebaran-dibanding-satgas-transaksi-rp349-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796661/jokowi-pilih-fokus-ke-arus-mudik-lebaran-dibanding-satgas-transaksi-rp349-triliunSelasa 11 April 2023 12:33 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi Pilih Fokus ke Arus Mudik Lebaran 2023. (Foto: Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/04/11/320/2796661/jokowi-pilih-fokus-ke-arus-mudik-lebaran-dibanding-satgas-transaksi-rp349-triliun-glWpS8QWvT.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih konsentrasi pada arus mudik Lebaran terlebih dahulu, dibanding pembentukan satuan tugas (Satgas) usut tuntas transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) "Ini urusan arus mudik, kita konsentrasi ke arus mudik dulu, semuanya" kata Jokowi di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (11/4/2023). BACA JUGA: Mahfud MD Bentuk Satgas Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Wapres: Ini Cegah Korupsi Jokowi mengatakan, semua pihak harus berhati karena kenaikan jumlah pemudik tahun ini mencapai puluhan juta masyarakat. "Karena lompatan dari 86 juta ke 123 juta, hati-hati," kata Jokowi. BACA JUGA: Mahfud MD-Sri Mulyani Sepakat soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal membentuk satuan tugas khusus untuk menguak dana janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat. "Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987 (Rp349 triliun) dengan melakukan case building," ujar Mahfud di lokasi, Senin (10/4/2023).Mahfud mengatakan tim satgas tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Intelejen Nasional hingga kepolisian. "Tim Gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam," imbuhnya. "Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat," tuturnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih konsentrasi pada arus mudik Lebaran terlebih dahulu, dibanding pembentukan satuan tugas (Satgas) usut tuntas transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) "Ini urusan arus mudik, kita konsentrasi ke arus mudik dulu, semuanya" kata Jokowi di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (11/4/2023). BACA JUGA: Mahfud MD Bentuk Satgas Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Wapres: Ini Cegah Korupsi Jokowi mengatakan, semua pihak harus berhati karena kenaikan jumlah pemudik tahun ini mencapai puluhan juta masyarakat. "Karena lompatan dari 86 juta ke 123 juta, hati-hati," kata Jokowi. BACA JUGA: Mahfud MD-Sri Mulyani Sepakat soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal membentuk satuan tugas khusus untuk menguak dana janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat. "Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987 (Rp349 triliun) dengan melakukan case building," ujar Mahfud di lokasi, Senin (10/4/2023).Mahfud mengatakan tim satgas tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Intelejen Nasional hingga kepolisian. "Tim Gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam," imbuhnya. "Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat," tuturnya.