Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima 129 surat dengan nilai transaksi janggal Rp3,3 triliun dari PPATK terkait 348 pegawai Kemenkeu.https://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796919/sri-mulyani-sanksi-164-pegawai-kemenkeu-dari-teguran-hingga-pemberhentianidhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796919/sri-mulyani-sanksi-164-pegawai-kemenkeu-dari-teguran-hingga-pemberhentianhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2796919/sri-mulyani-sanksi-164-pegawai-kemenkeu-dari-teguran-hingga-pemberhentianSelasa 11 April 2023 17:29 WIBMichelle NataliaSri Mulyani sanksi pegawai kemenkeu (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/11/320/2796919/sri-mulyani-sanksi-164-pegawai-kemenkeu-dari-teguran-hingga-pemberhentian-JiP3SfKCvY.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima 129 surat dengan nilai transaksi janggal Rp3,3 triliun dari PPATK terkait 348 pegawai Kemenkeu. Dia menyebutkan bahwa hukuman disiplin telah dijatuhkan terhadap 164 pegawai sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. BACA JUGA: Jreng! Sri Mulyani Bongkar Skandal Emas Rp189 Triliun di Bea Cukai "Rinciannya, 37 pegawai diberhentikan, 20 pegawai dibebaskan dari jabatannya, 64 pegawai diturunkan pangkatnya, dan teguran hingga penundaan kenaikan pangkat sebanyak 43 pegawai," ujar Sri dalam rapat bersama DPR dan Menkopolhukam Mahfud MD soal transaksi Rp349 triliun Kemenkeu di Jakarta, Selasa (11/4/2023). Ini menegaskan bahwa Kemenkeu telah menindaklanjuti data yang diserahkan PPATK. BACA JUGA: Sri Mulyani: Transaksi Mencurigakan Rp253 Triliun Berasal dari Data Perusahaan dan Korporasi Kemudian, dia juga memberikan rincian terkait 184 pegawai lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 pegawai telah divonis pengadilan atau diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), 41 pegawai dalam proses audit investigasi atau klarifikasi, 12 pegawai datanya terkait clearance untuk promosi atau mutasi jabatan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMC8xLzE2NTA5OS81L3g4anhxMGY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Kemudian 13 pegawai yang telah pensiun atau mengundurkan diri, 79 pegawai belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun digunakan sebagai data profil pegawai, dan ditemukan data double dalam beberapa surat PPATK terhadap 26 pegawai," jelas Sri. Di sisi lain, sebanyak 9 surat atau kasus diselesaikan oleh Kemenkeu bersama APH. Dalam hal ini, Kemenkeu mengkategorikannya sebagai 'sudah ada tindak lanjut'. "Karena memang suratnya itu, data dan informasinya kita tindaklanjuti," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima 129 surat dengan nilai transaksi janggal Rp3,3 triliun dari PPATK terkait 348 pegawai Kemenkeu. Dia menyebutkan bahwa hukuman disiplin telah dijatuhkan terhadap 164 pegawai sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. BACA JUGA: Jreng! Sri Mulyani Bongkar Skandal Emas Rp189 Triliun di Bea Cukai "Rinciannya, 37 pegawai diberhentikan, 20 pegawai dibebaskan dari jabatannya, 64 pegawai diturunkan pangkatnya, dan teguran hingga penundaan kenaikan pangkat sebanyak 43 pegawai," ujar Sri dalam rapat bersama DPR dan Menkopolhukam Mahfud MD soal transaksi Rp349 triliun Kemenkeu di Jakarta, Selasa (11/4/2023). Ini menegaskan bahwa Kemenkeu telah menindaklanjuti data yang diserahkan PPATK. BACA JUGA: Sri Mulyani: Transaksi Mencurigakan Rp253 Triliun Berasal dari Data Perusahaan dan Korporasi Kemudian, dia juga memberikan rincian terkait 184 pegawai lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 pegawai telah divonis pengadilan atau diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), 41 pegawai dalam proses audit investigasi atau klarifikasi, 12 pegawai datanya terkait clearance untuk promosi atau mutasi jabatan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMC8xLzE2NTA5OS81L3g4anhxMGY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Kemudian 13 pegawai yang telah pensiun atau mengundurkan diri, 79 pegawai belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun digunakan sebagai data profil pegawai, dan ditemukan data double dalam beberapa surat PPATK terhadap 26 pegawai," jelas Sri. Di sisi lain, sebanyak 9 surat atau kasus diselesaikan oleh Kemenkeu bersama APH. Dalam hal ini, Kemenkeu mengkategorikannya sebagai 'sudah ada tindak lanjut'. "Karena memang suratnya itu, data dan informasinya kita tindaklanjuti," pungkas Sri.