Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kesal lantaran UMKM masih diharuskan memiliki jaminan untuk bisa mendapatkan kredithttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2797001/kesal-umkm-tak-dapat-kredit-perbankan-bermodal-nib-bahlil-kami-jangan-disuruh-nipu-tiap-hariidhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2797001/kesal-umkm-tak-dapat-kredit-perbankan-bermodal-nib-bahlil-kami-jangan-disuruh-nipu-tiap-harihttps://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2797001/kesal-umkm-tak-dapat-kredit-perbankan-bermodal-nib-bahlil-kami-jangan-disuruh-nipu-tiap-hariSelasa 11 April 2023 20:38 WIBIkhsan PermanaBahlil kesal UMKM sulit dapat kredit (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/11/320/2797001/kesal-umkm-tak-dapat-kredit-perbankan-bermodal-nib-bahlil-kami-jangan-disuruh-nipu-tiap-hari-BjODyIVHkK.jpgJAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kesal lantaran UMKM masih diharuskan memiliki jaminan untuk bisa mendapatkan kredit dari perbankan padahal sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Padahal menurut Bahlil NIB merupakan perizinan yang sudah mengcover secara keseluruhan sehingga seharusnya UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa harus ada jaminan. BACA JUGA: UMKM Bisa Maksimalkan Potensi Bisnis di Acara Level Up Your Brand "Jadi kami sama Pak Teten (MenkopUKM) sama Presiden ini ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp25 juta sampai Rp100 juta cukup NIB. Ini nggak jalan. Jadi kami jangan disuruh nipu tiap hari," ucap Bahlil dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Bahlil Minta perbankan untuk jujur apa yang menjadi permasalahan sehingga pelaku UMKM masih terhambat mendapatkan kredit. BACA JUGA: Diserang Produk Impor, DPR: UMKM Harus Jadi Tuan Rumah di Negerinya Sendiri "Jujur saja nih, jadi kalau perbankan ngomong apa masalah kalian? supaya kami jangan penipuan struktural. Presiden sudah ngomong kredit tanpa agunan, bunga cuma 3 sampai 4%, Pak Teten tiap momen ngomong, saya apa lagi, ternyata masih dikenakan jaminan. Jadi UMKM apa yang mau dijamin, gerobaknya saja masih utang. Jadi jangan sampai kita Cuma dibuat orgasme di data-data gitu," tukasnya. Bahlil menuturkan bahwa hal tersebut menghambat perkembangan UMKM. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan Rp460 triliun untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8zMS80LzE2NDc5Mi81L3g4am1heGY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Perbankan masih mengisyaratkan harus ada SIUP, TDP, baru kemudian kredit dikeluarkan, macam mana ini? NIB itu adalah izin yang sudah mengcover semuanya, sudah klik itu sebenarnya. Jadi ini penting juga kita sosialisasikan. Jadi kita tujuannya itu mempermudah UMKM bukan mempersulit UMKM," bebernya. Bahlil mengatakan seharusnya ada sanksi bagi perbankan yang enggan memberikan KUR tanpa agunan dan jaminan bagi UMKM. Tetapi menurutnya hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. "Detailnya biar Pak Teten. Tapi pandangan saya sebagai Menteri Investasi, presiden memerintahkan kami mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga. UMKM ini investor, investor itu harus mendapat fasilitas perbankan," pungkasnya. UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK. Khusus untuk NIB, chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). “Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ,” kata Novita Hardani. Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah. JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kesal lantaran UMKM masih diharuskan memiliki jaminan untuk bisa mendapatkan kredit dari perbankan padahal sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Padahal menurut Bahlil NIB merupakan perizinan yang sudah mengcover secara keseluruhan sehingga seharusnya UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa harus ada jaminan. BACA JUGA: UMKM Bisa Maksimalkan Potensi Bisnis di Acara Level Up Your Brand "Jadi kami sama Pak Teten (MenkopUKM) sama Presiden ini ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp25 juta sampai Rp100 juta cukup NIB. Ini nggak jalan. Jadi kami jangan disuruh nipu tiap hari," ucap Bahlil dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Bahlil Minta perbankan untuk jujur apa yang menjadi permasalahan sehingga pelaku UMKM masih terhambat mendapatkan kredit. BACA JUGA: Diserang Produk Impor, DPR: UMKM Harus Jadi Tuan Rumah di Negerinya Sendiri "Jujur saja nih, jadi kalau perbankan ngomong apa masalah kalian? supaya kami jangan penipuan struktural. Presiden sudah ngomong kredit tanpa agunan, bunga cuma 3 sampai 4%, Pak Teten tiap momen ngomong, saya apa lagi, ternyata masih dikenakan jaminan. Jadi UMKM apa yang mau dijamin, gerobaknya saja masih utang. Jadi jangan sampai kita Cuma dibuat orgasme di data-data gitu," tukasnya. Bahlil menuturkan bahwa hal tersebut menghambat perkembangan UMKM. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan Rp460 triliun untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8zMS80LzE2NDc5Mi81L3g4am1heGY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Perbankan masih mengisyaratkan harus ada SIUP, TDP, baru kemudian kredit dikeluarkan, macam mana ini? NIB itu adalah izin yang sudah mengcover semuanya, sudah klik itu sebenarnya. Jadi ini penting juga kita sosialisasikan. Jadi kita tujuannya itu mempermudah UMKM bukan mempersulit UMKM," bebernya. Bahlil mengatakan seharusnya ada sanksi bagi perbankan yang enggan memberikan KUR tanpa agunan dan jaminan bagi UMKM. Tetapi menurutnya hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. "Detailnya biar Pak Teten. Tapi pandangan saya sebagai Menteri Investasi, presiden memerintahkan kami mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga. UMKM ini investor, investor itu harus mendapat fasilitas perbankan," pungkasnya. UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK. Khusus untuk NIB, chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). “Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ,” kata Novita Hardani. Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.