Tarif transportasi mudik yang mahal memicu masyarakat pulang kampong naik motor.https://economy.okezone.com/read/2023/04/12/320/2797243/tarif-transportasi-mahal-picu-masyarakat-mudik-naik-motoridhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/12/320/2797243/tarif-transportasi-mahal-picu-masyarakat-mudik-naik-motorhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/12/320/2797243/tarif-transportasi-mahal-picu-masyarakat-mudik-naik-motorRabu 12 April 2023 11:33 WIBMutiara OktavianaTransportasi mahal picu masyarakat mudik naik motor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/12/320/2797243/tarif-transportasi-mahal-picu-masyarakat-mudik-naik-motor-XQWxGJvP8q.jpgJAKARTA – Tarif transportasi mudik yang mahal memicu masyarakat pulang kampong naik motor. Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono pun menilai larangan mudik motor tidak solutif. "Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya,” kata Bambang Haryo, Rabu (12/4/2023). BACA JUGA: Jadwal Terlengkap One Way, Contra Flow dan Ganjil Genap Jalan Tol Mudik Lebaran 2023 Kemahalan tarif transportasi publik di Indonesia, lanjutnya, disebabkan oleh harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia. BACA JUGA: PNS Mau Mudik Lebaran? Dilarang Pakai Mobil Dinas "Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonesia yang rusak sesuai data BPS di 31,9% jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9% (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik,” imbuh BHS. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi8xLzE2NTE2OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Bahkan menurutnya penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa menghindar dari calo calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain lain di terminal. "Ditambah lagi, jalur jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ke tempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.JAKARTA – Tarif transportasi mudik yang mahal memicu masyarakat pulang kampong naik motor. Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono pun menilai larangan mudik motor tidak solutif. "Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya,” kata Bambang Haryo, Rabu (12/4/2023). BACA JUGA: Jadwal Terlengkap One Way, Contra Flow dan Ganjil Genap Jalan Tol Mudik Lebaran 2023 Kemahalan tarif transportasi publik di Indonesia, lanjutnya, disebabkan oleh harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia. BACA JUGA: PNS Mau Mudik Lebaran? Dilarang Pakai Mobil Dinas "Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonesia yang rusak sesuai data BPS di 31,9% jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9% (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik,” imbuh BHS. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMi8xLzE2NTE2OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Bahkan menurutnya penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa menghindar dari calo calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain lain di terminal. "Ditambah lagi, jalur jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ke tempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.