BUMN masih mempelajari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor 10 Kereta.https://economy.okezone.com/read/2023/04/18/320/2800798/soal-impor-krl-bekas-jepang-erick-thohir-kalau-mahal-tak-jadiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/04/18/320/2800798/soal-impor-krl-bekas-jepang-erick-thohir-kalau-mahal-tak-jadihttps://economy.okezone.com/read/2023/04/18/320/2800798/soal-impor-krl-bekas-jepang-erick-thohir-kalau-mahal-tak-jadiSelasa 18 April 2023 15:43 WIBSuparjo RamalanImpor KRL Bekas Jepang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/04/18/320/2800798/soal-impor-krl-bekas-jepang-erick-thohir-kalau-mahal-tak-jadi-fG5JjFh1RN.jpgJAKARTA - Kementerian BUMN masih mempelajari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang. Di mana rekomendasi BPKP agar impor rangkaian kereta tidak perlu dilakukan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan apabila harga rangkaian KRL dan biaya impor mahal, maka rencana mendatangkan 10 kereta bekas dari Jepang itu dibatalkan. BACA JUGA: Impor Darurat KRL Bekas Jepang, Kemenhub: Kami Diskusikan "Kemaren ada audit dari BPKP sedang dipelajari, itu kalau kemahalan tentu opsinya tidak (impor), tapi kalau hanya membebani penambahan kapasitas dengan harga yang mahal, tentu kita harus berpikir ulang," ujar Erick, Selasa (18/4/2023). Hingga kini rencana impor 10 KRL bekas belum difinalisasi pemerintah. BACA JUGA: Impor KRL Bekas Ditolak, Begini Kata Dirjen Perkeretaapian Padahal kebutuhan terhadap layanan KRL tahun ini melonjak naik. Namun, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahun ini, lalu 16 rangkaian pada 2024.Untuk kapasitas, setiap satu gerbong mampu melayani 175 orang. Sementara, satu rangkaian KRL terdiri 8-12 gerbong. Jika dihitung secara simultan atau pulang pergi, maka satu rangkaian kereta bisa melayani puluhan ribu penumpang. Dari perhitungan tersebut, dipastikan ratusan ribu calon penumpang KRL tidak dapat mengakses layanan kereta, bila kebutuhan kereta tidak disediakan KCI tahun ini. "Nah cuman kemaren kan sudah dibicarakan ini peningkatan di kereta ini cukup tinggi, ini solusinya apa impor atau bikin sendiri," kata dia. Kementerian BUMN sebelumnya menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum siap memasok jumlah kereta sesuai kebutuhan yang diminta. Pasalnya, produksi gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama. "INKA nggak siap untuk produksi dalam negeri, bukan harganya mahal," ucap Arya.JAKARTA - Kementerian BUMN masih mempelajari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor 10 Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang. Di mana rekomendasi BPKP agar impor rangkaian kereta tidak perlu dilakukan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan apabila harga rangkaian KRL dan biaya impor mahal, maka rencana mendatangkan 10 kereta bekas dari Jepang itu dibatalkan. BACA JUGA: Impor Darurat KRL Bekas Jepang, Kemenhub: Kami Diskusikan "Kemaren ada audit dari BPKP sedang dipelajari, itu kalau kemahalan tentu opsinya tidak (impor), tapi kalau hanya membebani penambahan kapasitas dengan harga yang mahal, tentu kita harus berpikir ulang," ujar Erick, Selasa (18/4/2023). Hingga kini rencana impor 10 KRL bekas belum difinalisasi pemerintah. BACA JUGA: Impor KRL Bekas Ditolak, Begini Kata Dirjen Perkeretaapian Padahal kebutuhan terhadap layanan KRL tahun ini melonjak naik. Namun, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahun ini, lalu 16 rangkaian pada 2024.Untuk kapasitas, setiap satu gerbong mampu melayani 175 orang. Sementara, satu rangkaian KRL terdiri 8-12 gerbong. Jika dihitung secara simultan atau pulang pergi, maka satu rangkaian kereta bisa melayani puluhan ribu penumpang. Dari perhitungan tersebut, dipastikan ratusan ribu calon penumpang KRL tidak dapat mengakses layanan kereta, bila kebutuhan kereta tidak disediakan KCI tahun ini. "Nah cuman kemaren kan sudah dibicarakan ini peningkatan di kereta ini cukup tinggi, ini solusinya apa impor atau bikin sendiri," kata dia. Kementerian BUMN sebelumnya menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum siap memasok jumlah kereta sesuai kebutuhan yang diminta. Pasalnya, produksi gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama. "INKA nggak siap untuk produksi dalam negeri, bukan harganya mahal," ucap Arya.