Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala.https://economy.okezone.com/read/2023/05/02/320/2806992/belum-ada-investasi-masuk-proyek-ikn-masih-andalkan-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/02/320/2806992/belum-ada-investasi-masuk-proyek-ikn-masih-andalkan-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/02/320/2806992/belum-ada-investasi-masuk-proyek-ikn-masih-andalkan-apbnSelasa 02 Mei 2023 16:39 WIBIqbal Dwi PurnamaIKN Nusantara. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/05/02/320/2806992/belum-ada-investasi-masuk-proyek-ikn-masih-andalkan-apbn-j0FEecec2y.jpgJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan. Menteri Basuki menjelaskan hingga saat ini belum ada investor yang mulai melakukan pembangunan di IKN lantaran masih bingung untuk masalah pengadaan lahannya. BACA JUGA: Dipenuhi Hutan, 75% Kawasan di IKN Nusantara Ruang Hijau Makanya pembangunan di IKN hingga saat ini masih mengandalkan APBN saja. "Lahan belum selesai, untuk investor, bagaimana cara membelinya, kan karena semua ada kewenangan ada di otorita, membeli tanah disana, makanya belum ada investasi yang masuk dan baru pengerjaan dengan APBN saja," kata Menteri Basuki di Istana Negara, Selasa (2/5/2023). BACA JUGA: Indonesia Tawarkan Proyek IKN Nusantara di Hannover Messe 2023 Pembangunan IKN sendiri ditargetkan bakal banyak didanai oleh uang dari investor. Bahkan porsi pendanaan APBN sebesar 20% sedangkan dari investasi 80%. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak menggangu ruang fiskal. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wOC80LzE2Mzk5My81L3g4ajU3czY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menteri Basuki menjelaskan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan IKN memang sudah disusun. Rancangan tersebut menajdi etalase untuk para investor menanamkan modalnya di wilayah-wilayah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun memang hingga saat ini terkait pengadaan lahan memang masih belum selesai, terutama lahan yang digunakan investor untuk membangun. Sehingga membuat investor masih belum ada yang masuk ke Mega proyek tersebut. "Walaupun RDTR nya sudah disiapkan, terus bagaimana jika ada yang mau bangun rumah sakit, misalnya 5 hektare, belinya gimana itu kan di otorita makanya ada BUMO (Badan Usaha Milik Otorita)," pungkas Menteri Basuki.JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan. Menteri Basuki menjelaskan hingga saat ini belum ada investor yang mulai melakukan pembangunan di IKN lantaran masih bingung untuk masalah pengadaan lahannya. BACA JUGA: Dipenuhi Hutan, 75% Kawasan di IKN Nusantara Ruang Hijau Makanya pembangunan di IKN hingga saat ini masih mengandalkan APBN saja. "Lahan belum selesai, untuk investor, bagaimana cara membelinya, kan karena semua ada kewenangan ada di otorita, membeli tanah disana, makanya belum ada investasi yang masuk dan baru pengerjaan dengan APBN saja," kata Menteri Basuki di Istana Negara, Selasa (2/5/2023). BACA JUGA: Indonesia Tawarkan Proyek IKN Nusantara di Hannover Messe 2023 Pembangunan IKN sendiri ditargetkan bakal banyak didanai oleh uang dari investor. Bahkan porsi pendanaan APBN sebesar 20% sedangkan dari investasi 80%. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak menggangu ruang fiskal. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wOC80LzE2Mzk5My81L3g4ajU3czY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menteri Basuki menjelaskan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan IKN memang sudah disusun. Rancangan tersebut menajdi etalase untuk para investor menanamkan modalnya di wilayah-wilayah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun memang hingga saat ini terkait pengadaan lahan memang masih belum selesai, terutama lahan yang digunakan investor untuk membangun. Sehingga membuat investor masih belum ada yang masuk ke Mega proyek tersebut. "Walaupun RDTR nya sudah disiapkan, terus bagaimana jika ada yang mau bangun rumah sakit, misalnya 5 hektare, belinya gimana itu kan di otorita makanya ada BUMO (Badan Usaha Milik Otorita)," pungkas Menteri Basuki.