Konsolidasi BUMN karya disebut bukan solusi mencegah tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah sektor konstruksi.https://economy.okezone.com/read/2023/05/07/320/2809662/konsolidasi-bumn-karya-efektif-cegah-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/07/320/2809662/konsolidasi-bumn-karya-efektif-cegah-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2023/05/07/320/2809662/konsolidasi-bumn-karya-efektif-cegah-korupsiMinggu 07 Mei 2023 16:01 WIBSuparjo RamalanWaskita Karya. (Foto: Waskita)https://img.okezone.com/content/2023/05/07/320/2809662/konsolidasi-bumn-karya-efektif-cegah-korupsi-13pOZxOC6P.jpgJAKARTA - Konsolidasi BUMN karya disebut bukan solusi mencegah tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah sektor konstruksi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai konsolidasi perseroan dan pencegahan korupsi merupakan dua hal yang berbeda. Meski konsolidasi membuat perusahaan menjadi lebih besar dan berfokus pada bisnis utamanya.  BACA JUGA: Kondisi Keuangan Waskita Karya Langsung Sehat Usai Konsolidasi BUMN Karya? Namun, perkara tata kelola perusahaan (corporate governance) dan pencegahan korupsi justru terletak pada pengawasan perusahaan. Di mana, perlunya perbaikan menyeluruh di internal BUMN karya baik sistem audit hingga pemilihan Direksi dan Komisaris. "Kalau bicara soal tata kelola government, anti korupsi itu gak bisa menghubungkan dengan begitu masalah selesai, bahkan BUMN yang sudah sangat spesifik misalnya PLN itukan sempat tersangkut kasus korupsi juga, Pertamina juga sama," ungkap Bhima saat dihubungi, Minggu (7/5/2023).  BACA JUGA: Diundur, Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Jadi 11 Mei 2023 Karena itu, poin mendasar dan mendesak dari mencegah tindak pidana korupsi adalah dengan mengoptimalkan sistem tata kelola perusahaan. "Itu yang lebih mendesak kalau bicara soal tata kelola," katanya. Akhir-akhir ini, BUMN karya menyita perhatian banyak pihak. Selain mencatatkan rugi dan menanggung beban utang hingga ratusan triliun Rupiah, salah satu perusahaan juga dihadapkan dengan permasalahan korupsi. Perseroan yang dimaksud adalah PT Waskita Karya Tbk.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wMy8xLzE2NTgwMi81L3g4a21hZnk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sebelumnya membeberkan tiga faktor yang menyebabkan keuangan BUMN karya 'berdarah-darah' alias merugi. Ketiga faktor tersebut di antaranya beban bunga utang yang terlalu tinggi, waktu operasional tidak sesuai dengan studi kelayakan (feasibility study), serta adanya praktik korupsi di internal perusahaan. "Gini, konteksnya harus dilihat karena tiga hal, satu karena beban bunga yang terlalu tinggi, kedua waktu operasional tidak sesuai dengan feasibility study, ketiga ada kasus korupsi," ucap Erick saat ditemui di iNews Tower beberapa waktu lalu. Erick menjelaskan ketiga aspek itu masih diperdalam untuk menemukan masalah yang lebih krusial lagi.JAKARTA - Konsolidasi BUMN karya disebut bukan solusi mencegah tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah sektor konstruksi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai konsolidasi perseroan dan pencegahan korupsi merupakan dua hal yang berbeda. Meski konsolidasi membuat perusahaan menjadi lebih besar dan berfokus pada bisnis utamanya.  BACA JUGA: Kondisi Keuangan Waskita Karya Langsung Sehat Usai Konsolidasi BUMN Karya? Namun, perkara tata kelola perusahaan (corporate governance) dan pencegahan korupsi justru terletak pada pengawasan perusahaan. Di mana, perlunya perbaikan menyeluruh di internal BUMN karya baik sistem audit hingga pemilihan Direksi dan Komisaris. "Kalau bicara soal tata kelola government, anti korupsi itu gak bisa menghubungkan dengan begitu masalah selesai, bahkan BUMN yang sudah sangat spesifik misalnya PLN itukan sempat tersangkut kasus korupsi juga, Pertamina juga sama," ungkap Bhima saat dihubungi, Minggu (7/5/2023).  BACA JUGA: Diundur, Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Jadi 11 Mei 2023 Karena itu, poin mendasar dan mendesak dari mencegah tindak pidana korupsi adalah dengan mengoptimalkan sistem tata kelola perusahaan. "Itu yang lebih mendesak kalau bicara soal tata kelola," katanya. Akhir-akhir ini, BUMN karya menyita perhatian banyak pihak. Selain mencatatkan rugi dan menanggung beban utang hingga ratusan triliun Rupiah, salah satu perusahaan juga dihadapkan dengan permasalahan korupsi. Perseroan yang dimaksud adalah PT Waskita Karya Tbk.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wMy8xLzE2NTgwMi81L3g4a21hZnk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sebelumnya membeberkan tiga faktor yang menyebabkan keuangan BUMN karya 'berdarah-darah' alias merugi. Ketiga faktor tersebut di antaranya beban bunga utang yang terlalu tinggi, waktu operasional tidak sesuai dengan studi kelayakan (feasibility study), serta adanya praktik korupsi di internal perusahaan. "Gini, konteksnya harus dilihat karena tiga hal, satu karena beban bunga yang terlalu tinggi, kedua waktu operasional tidak sesuai dengan feasibility study, ketiga ada kasus korupsi," ucap Erick saat ditemui di iNews Tower beberapa waktu lalu. Erick menjelaskan ketiga aspek itu masih diperdalam untuk menemukan masalah yang lebih krusial lagi.