Sri Mulyani Indrawati menilai creative spending (belanja kreatif) yang menciptakan value for money masih sangat rendah.https://economy.okezone.com/read/2023/05/17/320/2815447/sri-mulyani-belanja-kreatif-yang-menciptakan-lapangan-kerja-masih-rendahidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/17/320/2815447/sri-mulyani-belanja-kreatif-yang-menciptakan-lapangan-kerja-masih-rendahhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/17/320/2815447/sri-mulyani-belanja-kreatif-yang-menciptakan-lapangan-kerja-masih-rendahRabu 17 Mei 2023 11:58 WIBMichelle NataliaBelanja kreatif masih rendah (Foto: Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2023/05/17/320/2815447/sri-mulyani-belanja-kreatif-yang-menciptakan-lapangan-kerja-masih-rendah-pSQYgAes3Z.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai creative spending (belanja kreatif) yang menciptakan value for money masih sangat rendah. Oleh karena itu, kompetensi dan skill untuk membuat belanja APBN yang berarti menjadi sangat penting. "Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu kembali lagi, dan diputar lagi untuk tujuan yang lain. Kita kalau balik lagi tujuannya bukan buat masuk ke kas negara terus saya kekepin, tidak. Tapi dipakai untuk mutar lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi," ujar Sri dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (17/5/2023). BACA JUGA: Anggaran Belanja Tembus Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: Tanggung Jawab yang Luar Biasa Maka dari itu, dia menekankan peranan APBN sebagai suatu instrumen, apakah dalam melakukan distribusi, alokasi, atau pada saat ekonomi menghadapi shock, seperti di saat pandemi semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Sri menyebut, ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri, atau bahkan bersama-sama Bappenas mulai dari perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) juga melakukan langkah-langkah inovatif. BACA JUGA: Sri Mulyani: Menteri KKP Telepon Saya Berkali-kali Bahas Tambak Udang "Jadi saya berterima kasih kepada seluruh K/L dan bahkan kepada Pemda yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam mengelola anggarannya, dari sisi value for money, bagaimana setiap Rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputar, tidak sekali habis pakai kemudian hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu dijadikan indikator kualitas belanja," terang Sri. Dia pun mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono yang menurutnya bisa melakukan belanja yang kreatif dan inovatif melalui anggaran tambak udang. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMS80LzE2NTE0OC81L3g4ano2NWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Kalau saya tadi mencontohkan ilustrasinya lewat Menteri Kelautan dan Perikanan, saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar, dan dia menghasilkan output yang lebih besar, lalu anggaran tersebut bisa dikembalikan lagi. Itu adalah value for money-nya sangat besar," ungkap Sri. Hal ini karena barangkali kegiatan ekonomi apalagi di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi, di mana sektor swasta tidak berani masuk. "Mungkin pemerintah perlu masuk dulu, baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa memberikan ruangan itu kepada sektor swasta, anggaran mulai menurun atau dalam hal ini, peranannya tidak perlu paling depan dan paling dominan," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai creative spending (belanja kreatif) yang menciptakan value for money masih sangat rendah. Oleh karena itu, kompetensi dan skill untuk membuat belanja APBN yang berarti menjadi sangat penting. "Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu kembali lagi, dan diputar lagi untuk tujuan yang lain. Kita kalau balik lagi tujuannya bukan buat masuk ke kas negara terus saya kekepin, tidak. Tapi dipakai untuk mutar lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi," ujar Sri dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (17/5/2023). BACA JUGA: Anggaran Belanja Tembus Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: Tanggung Jawab yang Luar Biasa Maka dari itu, dia menekankan peranan APBN sebagai suatu instrumen, apakah dalam melakukan distribusi, alokasi, atau pada saat ekonomi menghadapi shock, seperti di saat pandemi semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Sri menyebut, ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri, atau bahkan bersama-sama Bappenas mulai dari perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) juga melakukan langkah-langkah inovatif. BACA JUGA: Sri Mulyani: Menteri KKP Telepon Saya Berkali-kali Bahas Tambak Udang "Jadi saya berterima kasih kepada seluruh K/L dan bahkan kepada Pemda yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam mengelola anggarannya, dari sisi value for money, bagaimana setiap Rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputar, tidak sekali habis pakai kemudian hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu dijadikan indikator kualitas belanja," terang Sri. Dia pun mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono yang menurutnya bisa melakukan belanja yang kreatif dan inovatif melalui anggaran tambak udang. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNC8xMS80LzE2NTE0OC81L3g4ano2NWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Kalau saya tadi mencontohkan ilustrasinya lewat Menteri Kelautan dan Perikanan, saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar, dan dia menghasilkan output yang lebih besar, lalu anggaran tersebut bisa dikembalikan lagi. Itu adalah value for money-nya sangat besar," ungkap Sri. Hal ini karena barangkali kegiatan ekonomi apalagi di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi, di mana sektor swasta tidak berani masuk. "Mungkin pemerintah perlu masuk dulu, baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa memberikan ruangan itu kepada sektor swasta, anggaran mulai menurun atau dalam hal ini, peranannya tidak perlu paling depan dan paling dominan," pungkas Sri.