Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih janji yang sebelumnya dibuat oleh negara maju.https://economy.okezone.com/read/2023/05/21/320/2817435/jokowi-tagih-rp1-493-triliun-ke-negara-maju-danai-transisi-energiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/21/320/2817435/jokowi-tagih-rp1-493-triliun-ke-negara-maju-danai-transisi-energihttps://economy.okezone.com/read/2023/05/21/320/2817435/jokowi-tagih-rp1-493-triliun-ke-negara-maju-danai-transisi-energiMinggu 21 Mei 2023 15:10 WIBDovana HasianaPresiden Jokowi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/05/21/320/2817435/jokowi-tagih-rp1-493-triliun-ke-negara-maju-danai-transisi-energi-7X7zNs6ZaI.jfifJAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih janji yang sebelumnya dibuat oleh negara maju untuk mendanai transisi energi negara berkembang senilai USD100 miliar per tahun atau setara Rp1.493 triliun. (Asumsi kurs Rp14.936/USD) Hingga kini, negara berkembang belum menerima pendanaan konstruktif yang tidak berbentuk hutang tersebut.  BACA JUGA: Jokowi Bersama Pimpinan Negara G7 Beri Penghormatan pada Korban Bom Hiroshima Jepang Menurutnya, negara berkembang mulai meragukan komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan sesi 7 dari KTT Group of Seven (G7) 2023 yang mengusung tema “Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet”. “Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju di mana hingga kini pendanaan USD100 miliar per tahun belum terpenuhi. Pendanaan ini harus konstruktif, bukan dalam bentuk utang,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/5/2023).  BACA JUGA: Gelaran KTT G7 2023, RI Siap Manfaatkan PGII Dorong Pembangunan Infrastruktur Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan kepada setiap negara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing - masing. Setiap pihak pun perlu untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari bentuk pengalihan beban (burden shifting) menjadi pembagian beban (burden sharing). Sehingga perubahan iklim tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, khususnya negara berkembang. Menurutnya, Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. “Untuk mewujudkan penurunan emisi sebanyak 43,2% dengan dukungan internasional tentunya membutuhkan bantuan pendanaan yang sebelumnya dijanjikan sebesar USD100 miliar per tahun. Ini belum terpenuhi,” imbuhnya. Selain itu, komitmen Indonesia juga dapat dilihat melalui upaya untuk menekan deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun, melakukan rehabilitasi 600.000 hektare hutan mangrove yang akan selesai pada tahun 2024, merehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis, menurunkan kebakaran hutan hingga 88%, membangun 30.000 hektare kawasan industri hijau dan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). “Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi, khususnya dalam menjaga keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, dan penanganan polusi laut,” pungkasnya.JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih janji yang sebelumnya dibuat oleh negara maju untuk mendanai transisi energi negara berkembang senilai USD100 miliar per tahun atau setara Rp1.493 triliun. (Asumsi kurs Rp14.936/USD) Hingga kini, negara berkembang belum menerima pendanaan konstruktif yang tidak berbentuk hutang tersebut.  BACA JUGA: Jokowi Bersama Pimpinan Negara G7 Beri Penghormatan pada Korban Bom Hiroshima Jepang Menurutnya, negara berkembang mulai meragukan komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan sesi 7 dari KTT Group of Seven (G7) 2023 yang mengusung tema “Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet”. “Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju di mana hingga kini pendanaan USD100 miliar per tahun belum terpenuhi. Pendanaan ini harus konstruktif, bukan dalam bentuk utang,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/5/2023).  BACA JUGA: Gelaran KTT G7 2023, RI Siap Manfaatkan PGII Dorong Pembangunan Infrastruktur Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan kepada setiap negara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing - masing. Setiap pihak pun perlu untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari bentuk pengalihan beban (burden shifting) menjadi pembagian beban (burden sharing). Sehingga perubahan iklim tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, khususnya negara berkembang. Menurutnya, Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. “Untuk mewujudkan penurunan emisi sebanyak 43,2% dengan dukungan internasional tentunya membutuhkan bantuan pendanaan yang sebelumnya dijanjikan sebesar USD100 miliar per tahun. Ini belum terpenuhi,” imbuhnya. Selain itu, komitmen Indonesia juga dapat dilihat melalui upaya untuk menekan deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun, melakukan rehabilitasi 600.000 hektare hutan mangrove yang akan selesai pada tahun 2024, merehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis, menurunkan kebakaran hutan hingga 88%, membangun 30.000 hektare kawasan industri hijau dan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). “Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi, khususnya dalam menjaga keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, dan penanganan polusi laut,” pungkasnya.