Larangan ekspor bijih bauksit akan berpotensi mengurangi nilai ekspor bauksit pada tahun 2023.https://economy.okezone.com/read/2023/05/24/320/2819224/ekspor-bijih-bauksit-dilarang-mulai-juni-2023-negara-kehilangan-rp4-2-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/24/320/2819224/ekspor-bijih-bauksit-dilarang-mulai-juni-2023-negara-kehilangan-rp4-2-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/24/320/2819224/ekspor-bijih-bauksit-dilarang-mulai-juni-2023-negara-kehilangan-rp4-2-triliunRabu 24 Mei 2023 15:37 WIBAtikah UmiyaniLarangan ekspor bijih bauksit (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/05/24/320/2819224/ekspor-bijih-bauksit-dilarang-mulai-juni-2023-negara-kehilangan-rp4-2-triliun-1LCDYXGrmt.jpegJAKARTA – Larangan ekspor bijih bauksit akan berpotensi mengurangi nilai ekspor bauksit pada tahun 2023. Kementerian ESDM akan melarang kegiatan ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. BACA JUGA: Beda dengan Freeport, RI Resmi Larang Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023! Ini Alasannya Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat, potensi pengurangan nilai ekspor bauksit pada tahun 2023 sampai dengan 8,09 juta ton atau setara USD288,52 juta atau Rp4,2 triliun (kurs Rp14.800 per dolar AS). "Larangan ekspor bauksit ini juga berpotensi pada penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit mencapai USD4,96 juta dan akan berdampak pada 1.019 tenaga kerja," jelas Arifin saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023). BACA JUGA: Bakal Digugat China ke WTO, RI Siap dengan Konsekuensi Larangan Ekspor Bauksit Dalam kesempatan itu, Arifin menegaskan larangan ekspor bauksit lantaran pembangunan fasilitas pemurniannya tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, berdasarkan peninjauan di lapangan 7 dari 8 smelter yang dibangun masih berbentuk tanah lapang. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yNy80LzE2MzQwOS81L3g4ajVlNDk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Namun demikian, ada 4 smelter eksisting yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah dari hilirisasi bauksit. "Saat pelarangan ekspor diberlakukan, akan terjadi pengurangan pendapatan negara dan kehilangan kesempatan kerja di pertambangan. Namun dari fasilitas pemurnian yang telah beroperasi, terdapat nilai tambah bijih bauksit sebesar USD1,9 miliar, sehingga pemerintah masih mendapatkan manfaat bersih sebesar USD1,5 miliar dan lapangan pekerjaan untuk 7.627 orang," pungkasnya.JAKARTA – Larangan ekspor bijih bauksit akan berpotensi mengurangi nilai ekspor bauksit pada tahun 2023. Kementerian ESDM akan melarang kegiatan ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. BACA JUGA: Beda dengan Freeport, RI Resmi Larang Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023! Ini Alasannya Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat, potensi pengurangan nilai ekspor bauksit pada tahun 2023 sampai dengan 8,09 juta ton atau setara USD288,52 juta atau Rp4,2 triliun (kurs Rp14.800 per dolar AS). "Larangan ekspor bauksit ini juga berpotensi pada penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit mencapai USD4,96 juta dan akan berdampak pada 1.019 tenaga kerja," jelas Arifin saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023). BACA JUGA: Bakal Digugat China ke WTO, RI Siap dengan Konsekuensi Larangan Ekspor Bauksit Dalam kesempatan itu, Arifin menegaskan larangan ekspor bauksit lantaran pembangunan fasilitas pemurniannya tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, berdasarkan peninjauan di lapangan 7 dari 8 smelter yang dibangun masih berbentuk tanah lapang. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yNy80LzE2MzQwOS81L3g4ajVlNDk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Namun demikian, ada 4 smelter eksisting yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah dari hilirisasi bauksit. "Saat pelarangan ekspor diberlakukan, akan terjadi pengurangan pendapatan negara dan kehilangan kesempatan kerja di pertambangan. Namun dari fasilitas pemurnian yang telah beroperasi, terdapat nilai tambah bijih bauksit sebesar USD1,9 miliar, sehingga pemerintah masih mendapatkan manfaat bersih sebesar USD1,5 miliar dan lapangan pekerjaan untuk 7.627 orang," pungkasnya.