Pengusaha sawit kompak meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan DMO dan DPO.https://economy.okezone.com/read/2023/05/26/320/2820446/pengusaha-sawit-minta-aturan-dmo-dan-dpo-dihapus-ini-alasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/26/320/2820446/pengusaha-sawit-minta-aturan-dmo-dan-dpo-dihapus-ini-alasannyahttps://economy.okezone.com/read/2023/05/26/320/2820446/pengusaha-sawit-minta-aturan-dmo-dan-dpo-dihapus-ini-alasannyaJum'at 26 Mei 2023 13:53 WIBIkhsan PermanaSawit. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/05/26/320/2820446/pengusaha-sawit-minta-aturan-dmo-dan-dpo-dihapus-ini-alasannya-iyLdKb0HfS.jpgJAKARTA - Pengusaha sawit kompak meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Fadhil Hasan menilai kebijakan tersebut telah memberikan restriksi terhadap ekspor sehingga berkontribusi menurunkan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO).  BACA JUGA: DMO Minyak Goreng Jadi 300 Ribu Ton Hari Ini, Buka Peluang Ekspor "Saya kira harus diperbaiki misalnya terkait dengan DMO dengan adanya rasio DMO itu, itu sebenarnya memberikan restriksi terhadap ekspor," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (26/5/2023). Di tengah melemahnya pasar global Fadhil menilai harus ada relaksasi aturan ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan kembali volume ekspor CPO. "Jangan sampai ketika pasar di luar negeri itu agak melemah kita sendiri yang melakukan restriksi yang menurut saya sudah tidak tepat lagi," ujarnya.  BACA JUGA: DMO Minyak Goreng Dipangkas Jadi 300 Ribu Ton per Bulan, Ini Catatan Badan Pangan Fadhil mengatakan bahwa kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam. Namun pada kenyataannya saat ini minyak goreng sudah berlimpah dengan harga yang terjangkau, sehingga menurutnya kebijakan DMO dan DPO sudah tidak lagi relevan. "Kebijakan DMO dan DPO ini Seharusnya di review, dipertimbangkan dan dihapuskan dan kita kembalikan normal," pungkasnya.JAKARTA - Pengusaha sawit kompak meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Fadhil Hasan menilai kebijakan tersebut telah memberikan restriksi terhadap ekspor sehingga berkontribusi menurunkan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO).  BACA JUGA: DMO Minyak Goreng Jadi 300 Ribu Ton Hari Ini, Buka Peluang Ekspor "Saya kira harus diperbaiki misalnya terkait dengan DMO dengan adanya rasio DMO itu, itu sebenarnya memberikan restriksi terhadap ekspor," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (26/5/2023). Di tengah melemahnya pasar global Fadhil menilai harus ada relaksasi aturan ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan kembali volume ekspor CPO. "Jangan sampai ketika pasar di luar negeri itu agak melemah kita sendiri yang melakukan restriksi yang menurut saya sudah tidak tepat lagi," ujarnya.  BACA JUGA: DMO Minyak Goreng Dipangkas Jadi 300 Ribu Ton per Bulan, Ini Catatan Badan Pangan Fadhil mengatakan bahwa kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam. Namun pada kenyataannya saat ini minyak goreng sudah berlimpah dengan harga yang terjangkau, sehingga menurutnya kebijakan DMO dan DPO sudah tidak lagi relevan. "Kebijakan DMO dan DPO ini Seharusnya di review, dipertimbangkan dan dihapuskan dan kita kembalikan normal," pungkasnya.