PT Freeport telah dipastikan mendapat izin perpanjangan kontrak dari pemerintah yang akan berakhir pada 2041https://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820522/3-fakta-freeport-dapat-perpanjangan-izin-tambang-usai-2041idhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820522/3-fakta-freeport-dapat-perpanjangan-izin-tambang-usai-2041https://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820522/3-fakta-freeport-dapat-perpanjangan-izin-tambang-usai-2041Minggu 28 Mei 2023 05:03 WIBSafina Asha JamnaFreeport Dapat Izin Perpanjangan Tambang Usai 2041. (Foto: Okezone.com/Reuters)https://img.okezone.com/content/2023/05/26/320/2820522/3-fakta-freeport-dapat-perpanjangan-izin-tambang-usai-2041-wwEiZrk2id.jpgJAKARTA - PT Freeport telah dipastikan mendapat izin perpanjangan kontrak dari pemerintah yang akan berakhir pada 2041. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Freeport akan kita putuskan dalam waktu dekat. Dekat lagi, tapi hampir pasti,” ungkap Bahlil Lahadalia. Diketahui sebelumnya, Freeport telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Namun, terkait perizinan itu detailnya masih dalam pembahasan dengan pemerintah. BACA JUGA: Ternyata Ini Pemilik PT Freeport Indonesia, Tambang Emas Terbesar di Dunia Dirangkum Okezone, Minggu (28/5/2023) berikut ini fakta-fakta Freeport dapat perpanjangan izin usai 2041. 1. Syarat perpanjangan izin Terkait perpanjangan izin Freeport, pemerintah sedang dalam pembahasan dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara. Ada beberapa syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport, salah satunya yakni menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang tersebut sebanyak 10% sehingga saham pemerintah menjadi 61% di perusahaan Freeport. BACA JUGA: Freeport Cs Perhatian! Ini Sanksi Berat jika Pembangunan Smelter Terlambat 2. Pendapatan Freeport semakin membaik Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa syarat penambahan saham pemerintah tersebut dikarenakan pendapatan Freeport yang semakin membaik.Yang mana pada 2022 penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai USD3,32 miliar. Adapun untuk tahun 2023 ini diperkirakan mencapai hingga USD3,76 miliar. “Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri. 10 persen itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” tutur Bahlil. 3. Tanggapan Menteri ESDM Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kalau prinsip perpanjangan izin Freeport harus memberikan tambahan pendapatan dan manfaat bagi pemerintah. Bahkan jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan, maka izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat.JAKARTA - PT Freeport telah dipastikan mendapat izin perpanjangan kontrak dari pemerintah yang akan berakhir pada 2041. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Freeport akan kita putuskan dalam waktu dekat. Dekat lagi, tapi hampir pasti,” ungkap Bahlil Lahadalia. Diketahui sebelumnya, Freeport telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Namun, terkait perizinan itu detailnya masih dalam pembahasan dengan pemerintah. BACA JUGA: Ternyata Ini Pemilik PT Freeport Indonesia, Tambang Emas Terbesar di Dunia Dirangkum Okezone, Minggu (28/5/2023) berikut ini fakta-fakta Freeport dapat perpanjangan izin usai 2041. 1. Syarat perpanjangan izin Terkait perpanjangan izin Freeport, pemerintah sedang dalam pembahasan dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara. Ada beberapa syarat yang diminta pemerintah kepada Freeport, salah satunya yakni menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang tersebut sebanyak 10% sehingga saham pemerintah menjadi 61% di perusahaan Freeport. BACA JUGA: Freeport Cs Perhatian! Ini Sanksi Berat jika Pembangunan Smelter Terlambat 2. Pendapatan Freeport semakin membaik Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa syarat penambahan saham pemerintah tersebut dikarenakan pendapatan Freeport yang semakin membaik.Yang mana pada 2022 penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai USD3,32 miliar. Adapun untuk tahun 2023 ini diperkirakan mencapai hingga USD3,76 miliar. “Freeport harus mau, harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri. 10 persen itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” tutur Bahlil. 3. Tanggapan Menteri ESDM Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kalau prinsip perpanjangan izin Freeport harus memberikan tambahan pendapatan dan manfaat bagi pemerintah. Bahkan jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan, maka izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat.