merika Serikat (AS) diprediksi bakal gagal bayar utanghttps://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820701/kejar-kejaran-dengan-waktu-berikut-5-fakta-as-bakal-gagal-bayar-utangidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820701/kejar-kejaran-dengan-waktu-berikut-5-fakta-as-bakal-gagal-bayar-utanghttps://economy.okezone.com/read/2023/05/28/320/2820701/kejar-kejaran-dengan-waktu-berikut-5-fakta-as-bakal-gagal-bayar-utangMinggu 28 Mei 2023 06:18 WIBSafina Asha Jamnahttps://img.okezone.com/content/2023/05/26/320/2820701/kejar-kejaran-dengan-waktu-berikut-5-fakta-as-bakal-gagal-bayar-utang-AxzXNGIAwi.jpgJAKARTA - Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal gagal bayar utang. Pasalnya, jelang jatuh tempo pada 1 Juni 2023, negosiasi yang dilakukan terkait utang AS masih belum menghasilkan kesepakatan apapun. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian global. Berbagai upaya dilakukan agar pemerintah dan Kongres AS dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan utang tersebut. Dirangkum Okezone, Minggu (26/5/2023) berikut ini fakta-fakta terbaru AS gagal bayar utang. 1. Negosiasi alot Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali terkait pembahasan negosiasi utang AS. Namun, dalam pertemuan itu mereka tetap gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang. BACA JUGA: Krisis Utang AS Bikin Dolar Makin Perkasa Diketahui, hingga hari Senin negosiasi tersebut belum mencapai kesepakatan. Sementara itu, Washington bergegas untuk mencapai kompromi anggaran dan menaikkan batas pinjaman negara pada waktunya untuk mencegah default federal yang berpotensi menghancurkan. Jika tidak dicapai kesepakatan, default bisa terjadi setelah minggu depan. Namun, meski belum ada kesepakatan, presiden Joe Biden maupun McCarthy masih tetap optimis. 2. Terdapat perbedaan Kesulitan pemerintah dan Kongres AS mencapai kesepakatan itu dikarenakan pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni 2023 untuk default pertamanya dan juga adanya perbedaan. Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. BACA JUGA: Harga Emas Dunia Anjlok di Tengah Negosiasi Plafon Utang AS Sedangkan Partai Demokrat mengatakan, jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu warga AS dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Ketua DPR Kevin McCarthy pun mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka. 3. Pemangkasan pengeluaran Politisi Partai Republik mendesak pemangkasan pengeluaran secara besar-besaran sebagai imbalan kenaikan plafon pinjaman pemerintah. “Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil,” kata Joe Biden.4. DPR AS tidak akan naikkan pajak Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengungkap bahwa sejak bertemu presiden, dia menyebut tidak akan menaikkan pajak karena menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya dan tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. “Sejak hari pertama saya duduk dengan presiden, ada dua kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan, kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi, pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu," ujarnya. 5. Joe Biden bakal disalahkan Terkait hal tersebut, Joe Biden bakal disalahkan oleh para tokoh Partai Republik. Elise Stefanik mengungkap para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden. "Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang kurang dari sepuluh hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang," kata Elise Stefanik.JAKARTA - Amerika Serikat (AS) diprediksi bakal gagal bayar utang. Pasalnya, jelang jatuh tempo pada 1 Juni 2023, negosiasi yang dilakukan terkait utang AS masih belum menghasilkan kesepakatan apapun. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian global. Berbagai upaya dilakukan agar pemerintah dan Kongres AS dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan utang tersebut. Dirangkum Okezone, Minggu (26/5/2023) berikut ini fakta-fakta terbaru AS gagal bayar utang. 1. Negosiasi alot Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali terkait pembahasan negosiasi utang AS. Namun, dalam pertemuan itu mereka tetap gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang. BACA JUGA: Krisis Utang AS Bikin Dolar Makin Perkasa Diketahui, hingga hari Senin negosiasi tersebut belum mencapai kesepakatan. Sementara itu, Washington bergegas untuk mencapai kompromi anggaran dan menaikkan batas pinjaman negara pada waktunya untuk mencegah default federal yang berpotensi menghancurkan. Jika tidak dicapai kesepakatan, default bisa terjadi setelah minggu depan. Namun, meski belum ada kesepakatan, presiden Joe Biden maupun McCarthy masih tetap optimis. 2. Terdapat perbedaan Kesulitan pemerintah dan Kongres AS mencapai kesepakatan itu dikarenakan pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni 2023 untuk default pertamanya dan juga adanya perbedaan. Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. BACA JUGA: Harga Emas Dunia Anjlok di Tengah Negosiasi Plafon Utang AS Sedangkan Partai Demokrat mengatakan, jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu warga AS dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Ketua DPR Kevin McCarthy pun mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka. 3. Pemangkasan pengeluaran Politisi Partai Republik mendesak pemangkasan pengeluaran secara besar-besaran sebagai imbalan kenaikan plafon pinjaman pemerintah. “Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil,” kata Joe Biden.4. DPR AS tidak akan naikkan pajak Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengungkap bahwa sejak bertemu presiden, dia menyebut tidak akan menaikkan pajak karena menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya dan tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. “Sejak hari pertama saya duduk dengan presiden, ada dua kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan, kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi, pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu," ujarnya. 5. Joe Biden bakal disalahkan Terkait hal tersebut, Joe Biden bakal disalahkan oleh para tokoh Partai Republik. Elise Stefanik mengungkap para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden. "Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang kurang dari sepuluh hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang," kata Elise Stefanik.