Pembangunan infrastruktur di kebut pada era Presiden Joko Widodo.https://economy.okezone.com/read/2023/05/29/320/2821949/pembangunan-jalan-tol-libatkan-swasta-pupr-pemerintah-bangun-di-luar-jawaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/05/29/320/2821949/pembangunan-jalan-tol-libatkan-swasta-pupr-pemerintah-bangun-di-luar-jawahttps://economy.okezone.com/read/2023/05/29/320/2821949/pembangunan-jalan-tol-libatkan-swasta-pupr-pemerintah-bangun-di-luar-jawaSenin 29 Mei 2023 17:44 WIBIqbal Dwi PurnamaPembangunan jalan tol (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2023/05/29/320/2821949/pembangunan-jalan-tol-libatkan-swasta-pupr-pemerintah-bangun-di-luar-jawa-7EwGHJ84zq.jpgJAKARTA - Pembangunan infrastruktur di kebut pada era Presiden Jokowi. Sebab konektivitas disebut sebagai urat nadi sebuah perekonomian. Bahkan pembangunan infrastruktur bukan lagi hanya lewat kantong APBN, swasta pun dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Juru Bicara Kementeriannya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan masuknya swasta dalam proyek-proyek jalan tol ini bertujuan agar Pemerintah Pusat memiliki cadangan uang untuk menangani jalan-jalan luar pulau. BACA JUGA: Anggaran Rp125 triliun di 2023, PUPR Bakal Bangun Infrastruktur hingga IKN "Menyediakan tol adalah upaya pemerintah, dengan kita serahkan ke investor, kita punya uang cadangan lebih untuk mengurusi jalan-jalan di luar Jawa, kalau tidak kita habis uang kita di situ," ujar Endra saat ditemui MNC Portal, dikutip Senin (29/5/2023). Sedangkan proyek-proyek tol yang ada di Pulau Jawa bisa diusahakan kepada swasta karena pertimbangan trafic yang juga bisa menguntungkan. Sehingga harapannya jalan di daerah atau pelosok yang kurang dapat menguntungkan, bisa ditangani oleh pemerintah. BACA JUGA: Targetkan Logistik dan Fasilitas Infrastruktur, Ukraina Klaim Tembak Jatuh 10 Rudal dan 20 Drone Rusia "Ini yang secara ekonomi rate of return tinggi, trafic bagus, ya sudah swasta saja (yang membangun) toh asetnya juga punya Pemerintah," sambungnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wMy8xLzE2NTgwNi81L3g4a21mb2M=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, Endra menjelaskan di samping untuk mengatasi kemacetan, kehadiran jalan tol juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena dengan biaya logistik yang tidak terlalu tinggi masyarakat bisa lebih mudah untuk memasarkan produknya lebih luas. "Kalau kita tidak lakukan apa-apa, membiarkan masyarakat sengsara dengan kemacetan tanpa ada solusi, itu Pemerintah salah," kata Endra. "Kita melakukan penambahan kapasitas lewat tol, supaya masyarakat punya pilihan, kalau dia mau pakai jalan biasa ya tidak apa-apa, mau pakai kereta tidak apa-apa, mau pakai, tapi pemerintah harus kasih pilihan," pungkasnya.JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di kebut pada era Presiden Jokowi. Sebab konektivitas disebut sebagai urat nadi sebuah perekonomian. Bahkan pembangunan infrastruktur bukan lagi hanya lewat kantong APBN, swasta pun dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Juru Bicara Kementeriannya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan masuknya swasta dalam proyek-proyek jalan tol ini bertujuan agar Pemerintah Pusat memiliki cadangan uang untuk menangani jalan-jalan luar pulau. BACA JUGA: Anggaran Rp125 triliun di 2023, PUPR Bakal Bangun Infrastruktur hingga IKN "Menyediakan tol adalah upaya pemerintah, dengan kita serahkan ke investor, kita punya uang cadangan lebih untuk mengurusi jalan-jalan di luar Jawa, kalau tidak kita habis uang kita di situ," ujar Endra saat ditemui MNC Portal, dikutip Senin (29/5/2023). Sedangkan proyek-proyek tol yang ada di Pulau Jawa bisa diusahakan kepada swasta karena pertimbangan trafic yang juga bisa menguntungkan. Sehingga harapannya jalan di daerah atau pelosok yang kurang dapat menguntungkan, bisa ditangani oleh pemerintah. BACA JUGA: Targetkan Logistik dan Fasilitas Infrastruktur, Ukraina Klaim Tembak Jatuh 10 Rudal dan 20 Drone Rusia "Ini yang secara ekonomi rate of return tinggi, trafic bagus, ya sudah swasta saja (yang membangun) toh asetnya juga punya Pemerintah," sambungnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wMy8xLzE2NTgwNi81L3g4a21mb2M=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, Endra menjelaskan di samping untuk mengatasi kemacetan, kehadiran jalan tol juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena dengan biaya logistik yang tidak terlalu tinggi masyarakat bisa lebih mudah untuk memasarkan produknya lebih luas. "Kalau kita tidak lakukan apa-apa, membiarkan masyarakat sengsara dengan kemacetan tanpa ada solusi, itu Pemerintah salah," kata Endra. "Kita melakukan penambahan kapasitas lewat tol, supaya masyarakat punya pilihan, kalau dia mau pakai jalan biasa ya tidak apa-apa, mau pakai kereta tidak apa-apa, mau pakai, tapi pemerintah harus kasih pilihan," pungkasnya.