Menteri BUMN Erick Thohir minta tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun buku 2024 sebesar Rp56 miliar.https://economy.okezone.com/read/2023/06/05/320/2825533/erick-thohir-minta-tambahan-anggaran-rp56-miliar-ke-sri-mulyani-buat-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/05/320/2825533/erick-thohir-minta-tambahan-anggaran-rp56-miliar-ke-sri-mulyani-buat-apahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/05/320/2825533/erick-thohir-minta-tambahan-anggaran-rp56-miliar-ke-sri-mulyani-buat-apaSenin 05 Juni 2023 17:47 WIBSuparjo RamalanErick minta tambahan anggaran kementerian BUMN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/06/05/320/2825533/erick-thohir-minta-tambahan-anggaran-rp56-miliar-ke-sri-mulyani-buat-apa-39tNeB5dIx.jpgJAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir minta tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun buku 2024 sebesar Rp56 miliar. Usulan tersebut disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, Kementerian BUMN memerlukan tambahan modal untuk menjalankan 18 program prioritas pada tahun depan. Karena itu, harus mendapat dukungan dari lembaga legislatif dan pemerintah. BACA JUGA: Erick Thohir Curhat ke DPR soal Sangat Minim Dana Operasional Kementerian BUMN "Penambahan yang diusulkan untuk tahun 2024, bila dimungkinkan yaitu kita ingin menambahkan Rp56 miliar sesuai dengan ada kegiatan 18 prioritas yang diusulkan," ujar Erick, Senin (5/6/2023). Adapun rincian pagu anggaran yang diusulkan kepada Komisi VI DPR RI dan Kementerian Keuangan di antaranya, Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp23 miliar. BACA JUGA: Erick Thohir Sebut Serapan Anggaran Kementerian BUMN Baru Rp70,2 Miliar Wakil Menteri BUMN (Wamen) I dan II dengan masing-masing usulan tambahan anggaran senilai Rp2,62 miliar dan Rp2,58 miliar dengan 10 program utama. Lalu, Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan Rp1,50 miliar Kedeputian SDM dan Teknologi Informasi Rp26,29 miliar. "Jadi ini ada usulan tambahan," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8wNS8xLzE2Njg0MC81L3g4bGltZ28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di lain sisi, Erick mencatat persentase dana operasional Kementerian BUMN hanya berada di angka 0,002%. Padahal total aset perusahaan pelat merah yang dikelola mencapai Rp9.867 triliun. Dia mengatakan anggaran operasional yang diterima pihaknya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih minim, jika dibandingkan dengan total aset BUMN saat ini. "Kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002% daripada total aset (BUMN) yang kita kelola yang nilainya Rp9,867 triliun, jadi memang sangat amat minim," ujarnya. Dia mencontohkan anggaran operasional yang diterima perusahaan pengelola aset negara milik pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Di mana dana operasional Khazanah mencapai Rp6,3 triliun dengan total aset Rp516,6 triliun. "Kalau dibandingkan Khazanah itu mereka dari Rp516,6 triliun, itu anggarannya Rp6,3 triliun. Nah inilah kenapa, kita tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran, tetapi apa yang kita presentasikan ini memang amat sangat kecil," ucapnya.JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir minta tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun buku 2024 sebesar Rp56 miliar. Usulan tersebut disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, Kementerian BUMN memerlukan tambahan modal untuk menjalankan 18 program prioritas pada tahun depan. Karena itu, harus mendapat dukungan dari lembaga legislatif dan pemerintah. BACA JUGA: Erick Thohir Curhat ke DPR soal Sangat Minim Dana Operasional Kementerian BUMN "Penambahan yang diusulkan untuk tahun 2024, bila dimungkinkan yaitu kita ingin menambahkan Rp56 miliar sesuai dengan ada kegiatan 18 prioritas yang diusulkan," ujar Erick, Senin (5/6/2023). Adapun rincian pagu anggaran yang diusulkan kepada Komisi VI DPR RI dan Kementerian Keuangan di antaranya, Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp23 miliar. BACA JUGA: Erick Thohir Sebut Serapan Anggaran Kementerian BUMN Baru Rp70,2 Miliar Wakil Menteri BUMN (Wamen) I dan II dengan masing-masing usulan tambahan anggaran senilai Rp2,62 miliar dan Rp2,58 miliar dengan 10 program utama. Lalu, Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan Rp1,50 miliar Kedeputian SDM dan Teknologi Informasi Rp26,29 miliar. "Jadi ini ada usulan tambahan," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8wNS8xLzE2Njg0MC81L3g4bGltZ28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di lain sisi, Erick mencatat persentase dana operasional Kementerian BUMN hanya berada di angka 0,002%. Padahal total aset perusahaan pelat merah yang dikelola mencapai Rp9.867 triliun. Dia mengatakan anggaran operasional yang diterima pihaknya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih minim, jika dibandingkan dengan total aset BUMN saat ini. "Kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002% daripada total aset (BUMN) yang kita kelola yang nilainya Rp9,867 triliun, jadi memang sangat amat minim," ujarnya. Dia mencontohkan anggaran operasional yang diterima perusahaan pengelola aset negara milik pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Di mana dana operasional Khazanah mencapai Rp6,3 triliun dengan total aset Rp516,6 triliun. "Kalau dibandingkan Khazanah itu mereka dari Rp516,6 triliun, itu anggarannya Rp6,3 triliun. Nah inilah kenapa, kita tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran, tetapi apa yang kita presentasikan ini memang amat sangat kecil," ucapnya.