Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 triliun untuk tahun 2024.https://economy.okezone.com/read/2023/06/07/320/2826599/pak-bas-ajukan-anggaran-rp128-triliun-di-akhir-jabatan-jokowi-buat-bangun-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/07/320/2826599/pak-bas-ajukan-anggaran-rp128-triliun-di-akhir-jabatan-jokowi-buat-bangun-apahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/07/320/2826599/pak-bas-ajukan-anggaran-rp128-triliun-di-akhir-jabatan-jokowi-buat-bangun-apaRabu 07 Juni 2023 12:23 WIBMutiara OktavianaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/06/07/320/2826599/pak-bas-ajukan-anggaran-rp128-triliun-di-akhir-jabatan-jokowi-buat-bangun-apa-UJTOe2PFyn.jpgJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 triliun untuk tahun 2024. "Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip Antara, Rabu (7/6/2023). BACA JUGA: Menteri PUPR: Progres Pembangunan IKN Tahap Awal Capai 29,87% Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8wNS8xLzE2Njg1NS81L3g4bGl6Nmo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun. BACA JUGA: Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditunda, Ini Penjelasan PUPR Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional". Adapun tujuh prioritas nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Prioritas berikutnya yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Prioritas lainnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95%, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21% dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03%.JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 triliun untuk tahun 2024. "Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip Antara, Rabu (7/6/2023). BACA JUGA: Menteri PUPR: Progres Pembangunan IKN Tahap Awal Capai 29,87% Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8wNS8xLzE2Njg1NS81L3g4bGl6Nmo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun. BACA JUGA: Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditunda, Ini Penjelasan PUPR Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional". Adapun tujuh prioritas nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Prioritas berikutnya yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Prioritas lainnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95%, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21% dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03%.