Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Program Pengelolaan Belanja Negara di akhir masa jabatan Presiden Jokowihttps://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829252/7-fokus-apbn-2024-pemilu-ikn-hingga-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829252/7-fokus-apbn-2024-pemilu-ikn-hingga-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829252/7-fokus-apbn-2024-pemilu-ikn-hingga-subsidiSenin 12 Juni 2023 12:57 WIBMichelle NataliaAlokasi APBN untuk 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/06/12/320/2829252/7-fokus-apbn-2024-pemilu-ikn-hingga-subsidi-W3CYGRTRoi.pngJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Program Pengelolaan Belanja Negara di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ada 7 fokus strategis yang ditujukan untuk penguatan kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah. Fokus strategis ini diidentifikasi memastikan alokasi belanja negara Tahun Anggaran (TA) 2024 dapat merespon ketidakpastian global akibat pandemi maupun geopolitik, kebutuhan anggaran prioritas, kualitas belanja, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. BACA JUGA: Asumsi Makro RAPBN Disepakati, Ini Dia Target Ekonomi Jokowi di 2024 "Dari 7 fokus strategis, ini terdiri dari yang pertama, penguatan kebijakan penganggaran dalam terus menerus antisipasi terhadap ketidakpastian global. Peranan dari belanja negara terutama saat terjadi pandemi, terjadinya gejolak harga energi, dan pangan itu sangat-sangat penting, jadi kita harus terus menjaganya," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (12/6/2023). Fokus strategis yang kedua adalah penguatan efektivitas dan dukungan anggaran prioritas seperti IKN harus difokuskan dan pemilu juga harus menjadi hal penting. BACA JUGA: Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN "Selain itu, yang ketiga, bagaimana menjadikan belanja subsidi yang efisien dan tepat sasaran. Yang keempat, bantuan sosial masih menjadi anggaran yang cukup besar, sehingga kita terus mendorong agar bansos tersebut mencerminkan APBN yang merupakan instrumen mencapai keadilan sosial," ungkap Sri. Kelima, penguatan kualitas belanja pemerintah melalui reformasi penganggaran akan terus dilakukan, baik dari sisi perbaikan IT dan juga koordinasi dengan Bappenas dalam alokasi anggaran, maupun dari sisi kriteria belanja anggaran. "Kita akan menggunakan, dari sisi belanja, fokus keenam adalah menurunkan ketimpangan antar wilayah, dan yang ketujuh, penguatan kemandirian keuangan daerah," tambah Sri.Dia menegaskan, kualitas belanja dari sisi efisiensi dan dari sisi kemampuan mencapai output ataupun outcome menjadi sangat penting dan dari sisi kualitas belanja di daerah juga menjadi salah satu yang akan menjadi fokus dalam KEM-PPKF. "Sasaran kita di 2024 adalah belanja dari mulai perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat dan daerah harus mampu mendorong transformasi ekonomi dan mampu menciptakan perbaikan dari sisi inklusivitas dan sustainabilitas," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Program Pengelolaan Belanja Negara di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ada 7 fokus strategis yang ditujukan untuk penguatan kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah. Fokus strategis ini diidentifikasi memastikan alokasi belanja negara Tahun Anggaran (TA) 2024 dapat merespon ketidakpastian global akibat pandemi maupun geopolitik, kebutuhan anggaran prioritas, kualitas belanja, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. BACA JUGA: Asumsi Makro RAPBN Disepakati, Ini Dia Target Ekonomi Jokowi di 2024 "Dari 7 fokus strategis, ini terdiri dari yang pertama, penguatan kebijakan penganggaran dalam terus menerus antisipasi terhadap ketidakpastian global. Peranan dari belanja negara terutama saat terjadi pandemi, terjadinya gejolak harga energi, dan pangan itu sangat-sangat penting, jadi kita harus terus menjaganya," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (12/6/2023). Fokus strategis yang kedua adalah penguatan efektivitas dan dukungan anggaran prioritas seperti IKN harus difokuskan dan pemilu juga harus menjadi hal penting. BACA JUGA: Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN "Selain itu, yang ketiga, bagaimana menjadikan belanja subsidi yang efisien dan tepat sasaran. Yang keempat, bantuan sosial masih menjadi anggaran yang cukup besar, sehingga kita terus mendorong agar bansos tersebut mencerminkan APBN yang merupakan instrumen mencapai keadilan sosial," ungkap Sri. Kelima, penguatan kualitas belanja pemerintah melalui reformasi penganggaran akan terus dilakukan, baik dari sisi perbaikan IT dan juga koordinasi dengan Bappenas dalam alokasi anggaran, maupun dari sisi kriteria belanja anggaran. "Kita akan menggunakan, dari sisi belanja, fokus keenam adalah menurunkan ketimpangan antar wilayah, dan yang ketujuh, penguatan kemandirian keuangan daerah," tambah Sri.Dia menegaskan, kualitas belanja dari sisi efisiensi dan dari sisi kemampuan mencapai output ataupun outcome menjadi sangat penting dan dari sisi kualitas belanja di daerah juga menjadi salah satu yang akan menjadi fokus dalam KEM-PPKF. "Sasaran kita di 2024 adalah belanja dari mulai perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat dan daerah harus mampu mendorong transformasi ekonomi dan mampu menciptakan perbaikan dari sisi inklusivitas dan sustainabilitas," pungkas Sri.