<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menperin: Impor KRL Bekas Tidak Diperlukan, Kita Sepakat Keputusan BPKP</title><description>Pemerintah tidak akan impor KRL bekas dari Jepang.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp"/><item><title>Menperin: Impor KRL Bekas Tidak Diperlukan, Kita Sepakat Keputusan BPKP</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp</guid><pubDate>Senin 12 Juni 2023 13:51 WIB</pubDate><dc:creator>Advenia Elisabeth</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp-ltJ0wwEo9l.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Impor KRL bekas (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/06/12/320/2829296/menperin-impor-krl-bekas-tidak-diperlukan-kita-sepakat-keputusan-bpkp-ltJ0wwEo9l.jpg</image><title>Impor KRL bekas (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah tidak akan impor KRL bekas dari Jepang. Hal ini ditegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dibandingkan impor, Indonesia akan meretrofit kereta yang lama menggunakan teknologi baru, tahun depan.

BACA JUGA:
3 Fakta Tarif KRL Jabodetabek Tak Naik dan KA Lokal Merak Jadi Rp5.000


Dia menegaskan, keputusan itu sudah merupakan kesepakatan seluruh jajaran pemerintah. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga menyatakan bahwa impor KRL bekas tidak diperlukan.
&quot;Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin,&quot; ujar Agus.

BACA JUGA:
Tarif KRL Jabodetabek Dipastikan Tidak Naik Usai Lebaran 2023


Di samping itu, terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menampik. Menurut dia, pemerintah tidak ada membahas hal tersebut.
Dia menilai, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
&quot;Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok,&quot; tegas Menperin.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko  mengatakan, pemerintah akan kembali mengusahakan agar impor Kereta Rel  Listrik (KRL) bekas dari Jepang dapat terlaksana. Meskipun hasil dari  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan  impor KRL bekas.
Menurut dia, impor tersebut dilakukan untuk keadaan darurat. Pasalnya  kapasitas penumpang cukup tinggi di saat waktu atau jam sibuk (peak  hour).
&quot;Kita lagi diskusi, nanti Senin (pekan depan) mau ketemu Kepala BPKP,  nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat  saja,&quot; ungkap Tiko usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI,  Rabu (12/4/2023).</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah tidak akan impor KRL bekas dari Jepang. Hal ini ditegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dibandingkan impor, Indonesia akan meretrofit kereta yang lama menggunakan teknologi baru, tahun depan.

BACA JUGA:
3 Fakta Tarif KRL Jabodetabek Tak Naik dan KA Lokal Merak Jadi Rp5.000


Dia menegaskan, keputusan itu sudah merupakan kesepakatan seluruh jajaran pemerintah. Bahkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga menyatakan bahwa impor KRL bekas tidak diperlukan.
&quot;Menurut hasil BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP, kita akan ikut. Jadi ini bukan keputusan Kemenperin,&quot; ujar Agus.

BACA JUGA:
Tarif KRL Jabodetabek Dipastikan Tidak Naik Usai Lebaran 2023


Di samping itu, terkait opsi impor KRL bekas darurat, Agus menampik. Menurut dia, pemerintah tidak ada membahas hal tersebut.
Dia menilai, tahun ini adalah momentum emas untuk melakukan reformasi bagi pemerintah, dalam sektor perkeretaapian nasional. Sehingga, opsi impor memang tidak perlu dilakukan.
&quot;Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick (Menteri BUMN) saja tidak mengarah ke situ kok,&quot; tegas Menperin.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko  mengatakan, pemerintah akan kembali mengusahakan agar impor Kereta Rel  Listrik (KRL) bekas dari Jepang dapat terlaksana. Meskipun hasil dari  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan  impor KRL bekas.
Menurut dia, impor tersebut dilakukan untuk keadaan darurat. Pasalnya  kapasitas penumpang cukup tinggi di saat waktu atau jam sibuk (peak  hour).
&quot;Kita lagi diskusi, nanti Senin (pekan depan) mau ketemu Kepala BPKP,  nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat  saja,&quot; ungkap Tiko usai rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI,  Rabu (12/4/2023).</content:encoded></item></channel></rss>
