Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belum ada keputusan soal impor KRL bekas.https://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829509/menko-luhut-keputusan-impor-krl-bekas-tunggu-hasil-rapatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829509/menko-luhut-keputusan-impor-krl-bekas-tunggu-hasil-rapathttps://economy.okezone.com/read/2023/06/12/320/2829509/menko-luhut-keputusan-impor-krl-bekas-tunggu-hasil-rapatSenin 12 Juni 2023 17:55 WIBMutiara OktavianaImpor KRL bekas tunggu hasil rapat (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/06/12/320/2829509/menko-luhut-keputusan-impor-krl-bekas-tunggu-hasil-rapat-ZyD50gbpkx.jpgJAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belum ada keputusan soal impor KRL bekas. Menurutnya, keputusan impor KRL bekas masih menunggu hasil rapat antara pihak-pihak terkait. “Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?” kata Luhut dilansir dari Antara, Senin (12/6/2023). BACA JUGA: Penumpang KRL Boleh Lepas Masker Mulai Hari Ini Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini. “Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya. BACA JUGA: Menperin: Impor KRL Bekas Tidak Diperlukan, Kita Sepakat Keputusan BPKP Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal. Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang setelah pandemi COVID-19 mereda. Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belum ada keputusan soal impor KRL bekas. Menurutnya, keputusan impor KRL bekas masih menunggu hasil rapat antara pihak-pihak terkait. “Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?” kata Luhut dilansir dari Antara, Senin (12/6/2023). BACA JUGA: Penumpang KRL Boleh Lepas Masker Mulai Hari Ini Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini. “Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya. BACA JUGA: Menperin: Impor KRL Bekas Tidak Diperlukan, Kita Sepakat Keputusan BPKP Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal. Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang setelah pandemi COVID-19 mereda. Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.