Kemenkeu menjamin bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan negara lainhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/14/320/2830945/rasio-utang-ri-masih-aman-ini-buktinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/14/320/2830945/rasio-utang-ri-masih-aman-ini-buktinyahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/14/320/2830945/rasio-utang-ri-masih-aman-ini-buktinyaRabu 14 Juni 2023 20:26 WIBDovana HasianaRasio Utang RI Masih Aman. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2023/06/14/320/2830945/rasio-utang-ri-masih-aman-ini-buktinya-VaN93LPvN6.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan menerangkan, utang pemerintah tercatat Rp7.849,89 triliun pada 30 April 2023 dengan rasio utang Indonesia terhadap PDB sebesar 38,15%. Menurutnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain. "Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," ujar Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Utang RI Rp7.554,25 Triliun Masih Aman Berbeda dengan zaman orde baru, saat ini 90% pembiayaan APBN berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sehingga Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakan. Sementara ketika orde baru, Indonesia hanya memiliki 10% SBN dan 90% berasal dari utang ke negara asing atau lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan sebagainya. “Kita secara masalah kemerdekaan lebih merdeka untuk menentukan arah kebijakan karena tidak mendapatkan persyaratan dari negara yang memberikan utang, dimana ada persyaratan tidak boleh melakukan suatu hal. Sekarang 90% pembiayaan APBN dari SBN,” bebernya. BACA JUGA: Langsung Lunas! Orang Ini Bisa Bayar Utang RI ke China Rp315,1 Triliun Lebih lanjut, Deni mengatakan, sebanyak 85% SBN sudah dikuasai oleh investor dalam negeri baik lembaga maupun individu. Sedangkan 15 persen sisanya dimiliki oleh investor asing. "Angka ini meningkat pesat dari sebelum pandemi. Saat itu, 39 persen SBN kita dimiliki oleh investor asing. Sekarang tinggal level 15 persen dimiliki investor asing, jadi 85 persen SBN kita dinikmati oleh investor domestik," terangnya.Walaupun utang selalu mengalami peningkatan, Deni melanjutkan, ukuran ekonomi Indonesia yang dilihat melalui produk domestik bruto (PDB) juga semakin besar. Angkanya pun disebut tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia. Sehingga kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga semakin meningkat. Dengan demikian, kondisi utang Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, Deni memaparkan Indonesia sepanjang sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar “Kalau kita bicara apakah utang kita di kondisi yang berbahaya? Maka risiko berbahaya adalah ketika suatu negara atau perusahaan tidak bisa membayar kewajiban atau gagal bayar (default), baik dalam pembayaran bunga atau pokoknya. Dalam sejarah, Indonesia belum pernah default,” pungkasnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan menerangkan, utang pemerintah tercatat Rp7.849,89 triliun pada 30 April 2023 dengan rasio utang Indonesia terhadap PDB sebesar 38,15%. Menurutnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain. "Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," ujar Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan di Jakarta, Rabu (14/6/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Utang RI Rp7.554,25 Triliun Masih Aman Berbeda dengan zaman orde baru, saat ini 90% pembiayaan APBN berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sehingga Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakan. Sementara ketika orde baru, Indonesia hanya memiliki 10% SBN dan 90% berasal dari utang ke negara asing atau lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan sebagainya. “Kita secara masalah kemerdekaan lebih merdeka untuk menentukan arah kebijakan karena tidak mendapatkan persyaratan dari negara yang memberikan utang, dimana ada persyaratan tidak boleh melakukan suatu hal. Sekarang 90% pembiayaan APBN dari SBN,” bebernya. BACA JUGA: Langsung Lunas! Orang Ini Bisa Bayar Utang RI ke China Rp315,1 Triliun Lebih lanjut, Deni mengatakan, sebanyak 85% SBN sudah dikuasai oleh investor dalam negeri baik lembaga maupun individu. Sedangkan 15 persen sisanya dimiliki oleh investor asing. "Angka ini meningkat pesat dari sebelum pandemi. Saat itu, 39 persen SBN kita dimiliki oleh investor asing. Sekarang tinggal level 15 persen dimiliki investor asing, jadi 85 persen SBN kita dinikmati oleh investor domestik," terangnya.Walaupun utang selalu mengalami peningkatan, Deni melanjutkan, ukuran ekonomi Indonesia yang dilihat melalui produk domestik bruto (PDB) juga semakin besar. Angkanya pun disebut tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia. Sehingga kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga semakin meningkat. Dengan demikian, kondisi utang Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, Deni memaparkan Indonesia sepanjang sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar “Kalau kita bicara apakah utang kita di kondisi yang berbahaya? Maka risiko berbahaya adalah ketika suatu negara atau perusahaan tidak bisa membayar kewajiban atau gagal bayar (default), baik dalam pembayaran bunga atau pokoknya. Dalam sejarah, Indonesia belum pernah default,” pungkasnya.