Presiden Jokowi menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30% di tahun 2024.https://economy.okezone.com/read/2023/06/20/320/2834258/kredit-perbankan-ke-umkm-ditargetkan-30-menteri-teten-sulit-tercapaiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/20/320/2834258/kredit-perbankan-ke-umkm-ditargetkan-30-menteri-teten-sulit-tercapaihttps://economy.okezone.com/read/2023/06/20/320/2834258/kredit-perbankan-ke-umkm-ditargetkan-30-menteri-teten-sulit-tercapaiSelasa 20 Juni 2023 20:00 WIBIkhsan PermanaKredit perbankan untuk UMKM (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/06/20/320/2834258/kredit-perbankan-ke-umkm-ditargetkan-30-menteri-teten-sulit-tercapai-riR6lF4521.jpegJAKARTA – Presiden Jokowi menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30% di tahun 2024. MenKopUKM Teten Masduki menilai target tersebut akan sulit dicapai jika tidak ada perubahan yang terjadi di sektor perbankan. Pasalnya saat ini perbankan masih banyak yang meminta agunan saat pelaku UMKM mencoba mengakses pembiayaan ke perbankan. BACA JUGA: Partai Perindo Berikan 200 Gerobak Bantu Pedagang dan Pelaku UMKM di Sulut "Pada 2024 kredit perbankan dipatok 30%. Ini sulit tercapai karena harus ada perubahan besar. Saya sampaikan ini terus-menerus supaya ada perubahan, karena kalau seperti ini terus hanya sedikit (UMKM) yang naik kelas," kata Menteri Teten dalam keterangan resminya, Selasa (20/6/2023) Menurutnya agar UMKM Naik kelas dibutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, sebab jika hanya mengandalkan modal sendiri akan sulit bagi pelaku UMKM untuk berkembang. BACA JUGA: Relawan Ganjar Gandeng UMKM Lokal, Bangun Kreatifitas Perempuan di Riau Oleh karena itu Teten meminta perbankan terutama bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. "Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," tukasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xNC8xLzE2NzE4MS81L3g4bHJkcGI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ia menegaskan, dengan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM, semakin mendukung UMKM maju dan berkembang. Sekaligus menciptakan semakin banyaknya lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerah. "Struktur ekonomi sebesar 96% dikuasai oleh sektor mikro. Sementara ekonomi menengah hanya sedikit karena usaha mikro yang naik kelas juga sedikit. Ini tidak ideal. Sebab sebanyak 70% lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor usaha mikro sementara kredit yang disediakan oleh bank baru sekitar 21%," katanya. Untuk mengatasi persoalan pembiayaan tersebut, Teten menuturkan pihaknya terus berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit. "Kami melakukan piloting untuk petani sawit yang diintegrasikan dalam sebuah koperasi dan terhubung sebagai offtaker. Di mana offtaker ini yang menghubungkan para petani ke sektor pembiayaan seperti perbankan. Termasuk yang ada di Ciwidey, perbankan sudah masuk untuk memberikan pembiayaan melalui koperasi sebagai offtaker. Karena bagaimanapun bank pasti akan mau masuk kalau potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)-nya kecil," pungkasnya.JAKARTA – Presiden Jokowi menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30% di tahun 2024. MenKopUKM Teten Masduki menilai target tersebut akan sulit dicapai jika tidak ada perubahan yang terjadi di sektor perbankan. Pasalnya saat ini perbankan masih banyak yang meminta agunan saat pelaku UMKM mencoba mengakses pembiayaan ke perbankan. BACA JUGA: Partai Perindo Berikan 200 Gerobak Bantu Pedagang dan Pelaku UMKM di Sulut "Pada 2024 kredit perbankan dipatok 30%. Ini sulit tercapai karena harus ada perubahan besar. Saya sampaikan ini terus-menerus supaya ada perubahan, karena kalau seperti ini terus hanya sedikit (UMKM) yang naik kelas," kata Menteri Teten dalam keterangan resminya, Selasa (20/6/2023) Menurutnya agar UMKM Naik kelas dibutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, sebab jika hanya mengandalkan modal sendiri akan sulit bagi pelaku UMKM untuk berkembang. BACA JUGA: Relawan Ganjar Gandeng UMKM Lokal, Bangun Kreatifitas Perempuan di Riau Oleh karena itu Teten meminta perbankan terutama bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. "Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," tukasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNi8xNC8xLzE2NzE4MS81L3g4bHJkcGI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ia menegaskan, dengan kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM, semakin mendukung UMKM maju dan berkembang. Sekaligus menciptakan semakin banyaknya lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerah. "Struktur ekonomi sebesar 96% dikuasai oleh sektor mikro. Sementara ekonomi menengah hanya sedikit karena usaha mikro yang naik kelas juga sedikit. Ini tidak ideal. Sebab sebanyak 70% lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor usaha mikro sementara kredit yang disediakan oleh bank baru sekitar 21%," katanya. Untuk mengatasi persoalan pembiayaan tersebut, Teten menuturkan pihaknya terus berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit. "Kami melakukan piloting untuk petani sawit yang diintegrasikan dalam sebuah koperasi dan terhubung sebagai offtaker. Di mana offtaker ini yang menghubungkan para petani ke sektor pembiayaan seperti perbankan. Termasuk yang ada di Ciwidey, perbankan sudah masuk untuk memberikan pembiayaan melalui koperasi sebagai offtaker. Karena bagaimanapun bank pasti akan mau masuk kalau potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)-nya kecil," pungkasnya.