Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat.https://economy.okezone.com/read/2023/06/22/320/2835313/bi-singgung-risiko-perlambatan-ekonomi-dunia-gegara-as-dan-chinaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/22/320/2835313/bi-singgung-risiko-perlambatan-ekonomi-dunia-gegara-as-dan-chinahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/22/320/2835313/bi-singgung-risiko-perlambatan-ekonomi-dunia-gegara-as-dan-chinaKamis 22 Juni 2023 15:21 WIBMichelle NataliaBank Indonesia. (Foto: BI)https://img.okezone.com/content/2023/06/22/320/2835313/bi-singgung-risiko-perlambatan-ekonomi-dunia-gegara-as-dan-china-WFTj7YO2Lb.JPGJAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Sehingga hal itu berisiko membuat pertumbuhan melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi.  BACA JUGA: Bank Indonesia Diprediksi Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6% "Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan sebesar 2,7% (yoy) dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat (AS) dan China," ujar Gubernur Bank BI, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers RDG BI di Jakarta, Kamis (22/6/2023). Di AS, tekanan inflasi masih tinggi terutama karena keketatan pasar tenaga kerja, di tengah kondisi ekonomi yang cukup baik dan tekanan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang mereda. Perry mengatakan, situasi ini mendorong kemungkinan kenaikan Federal Funds Rate (FFR) ke depan.  BACA JUGA: Bank Indonesia Dukung Penerbitan Kode Etik Pasar Keuangan "Kebijakan moneter juga masih ketat di Eropa, sedangkan di Jepang masih longgar," ucap Perry.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNC80LzE2MjY3Ny81L3g4ajVnZGg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara itu, di China, pertumbuhan ekonomi juga tidak sekuat prakiraan di tengah inflasi yang rendah sehingga mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Pemulihan ekonomi di negara berkembang lain, seperti India, tetap kuat didorong oleh permintaan domestik dan ekspor jasa. Kondisi ekonomi di negara maju dan berkembang tersebut mendorong nilai tukar dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang negara maju, tetapi menguat terhadap mata uang negara berkembang. "Perkembangan tersebut memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan terhadap ketahanan eksternal di negara berkembang, termasuk Indonesia," pungkas Perry.JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Sehingga hal itu berisiko membuat pertumbuhan melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi.  BACA JUGA: Bank Indonesia Diprediksi Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6% "Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan sebesar 2,7% (yoy) dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat (AS) dan China," ujar Gubernur Bank BI, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers RDG BI di Jakarta, Kamis (22/6/2023). Di AS, tekanan inflasi masih tinggi terutama karena keketatan pasar tenaga kerja, di tengah kondisi ekonomi yang cukup baik dan tekanan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang mereda. Perry mengatakan, situasi ini mendorong kemungkinan kenaikan Federal Funds Rate (FFR) ke depan.  BACA JUGA: Bank Indonesia Dukung Penerbitan Kode Etik Pasar Keuangan "Kebijakan moneter juga masih ketat di Eropa, sedangkan di Jepang masih longgar," ucap Perry.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNC80LzE2MjY3Ny81L3g4ajVnZGg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara itu, di China, pertumbuhan ekonomi juga tidak sekuat prakiraan di tengah inflasi yang rendah sehingga mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Pemulihan ekonomi di negara berkembang lain, seperti India, tetap kuat didorong oleh permintaan domestik dan ekspor jasa. Kondisi ekonomi di negara maju dan berkembang tersebut mendorong nilai tukar dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang negara maju, tetapi menguat terhadap mata uang negara berkembang. "Perkembangan tersebut memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan terhadap ketahanan eksternal di negara berkembang, termasuk Indonesia," pungkas Perry.