Pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/23/320/2835392/blt-cair-rp3-8-triliun-ke-2-7-keluarga-meski-sudah-endemiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/23/320/2835392/blt-cair-rp3-8-triliun-ke-2-7-keluarga-meski-sudah-endemihttps://economy.okezone.com/read/2023/06/23/320/2835392/blt-cair-rp3-8-triliun-ke-2-7-keluarga-meski-sudah-endemiJum'at 23 Juni 2023 08:03 WIBMutiara OktavianaBLT Cair meski Sudah Endemi. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/06/22/320/2835392/blt-cair-rp3-8-triliun-ke-2-7-keluarga-meski-sudah-endemi-lG2e0HfKDH.pngJAKARTA - Pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa. Kendati status pandemi Covid-19 di Indonesia sudah masuk endemi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Agus Halim Iskandar menjelaskan, besaran BLT berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan ketika Covid-19 berstatus pandemi. Jika saat covid 19 dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan sebesar Rp3,8 triliun untuk BLT. BACA JUGA: Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah Endemi "BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," ujar Gus Halim. BACA JUGA: BPK Temukan 26 Pemda Salurkan BLT Desa Tak Sesuai Aturan Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.Menurutnya, pemberian BLT ini merupakan bantalan basi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun pasca pengumuman status endemi Covid-19 ini juga tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut. "Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," lanjutnya. Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia. Baca Selengkapnya: Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah EndemiJAKARTA - Pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa. Kendati status pandemi Covid-19 di Indonesia sudah masuk endemi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Agus Halim Iskandar menjelaskan, besaran BLT berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan ketika Covid-19 berstatus pandemi. Jika saat covid 19 dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan sebesar Rp3,8 triliun untuk BLT. BACA JUGA: Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah Endemi "BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," ujar Gus Halim. BACA JUGA: BPK Temukan 26 Pemda Salurkan BLT Desa Tak Sesuai Aturan Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.Menurutnya, pemberian BLT ini merupakan bantalan basi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun pasca pengumuman status endemi Covid-19 ini juga tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut. "Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," lanjutnya. Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia. Baca Selengkapnya: Tenang! BLT Rp3,8 Triliun Tetap Cair meski Sudah Endemi