Kemacetan merugikan ekonomi Indonesia hingga Rp77 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/06/27/320/2838152/kemacetan-rugikan-ekonomi-indonesia-rp77-triliun-jakarta-penyumbang-terbesaridhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/27/320/2838152/kemacetan-rugikan-ekonomi-indonesia-rp77-triliun-jakarta-penyumbang-terbesarhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/27/320/2838152/kemacetan-rugikan-ekonomi-indonesia-rp77-triliun-jakarta-penyumbang-terbesarSelasa 27 Juni 2023 19:49 WIBHeri PurnomoKemacetan rugikan ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/06/27/320/2838152/kemacetan-rugikan-ekonomi-indonesia-rp77-triliun-jakarta-penyumbang-terbesar-Ra6SvO9Fjf.jpgJAKARTA - Kemacetan merugikan ekonomi Indonesia hingga Rp77 triliun. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan mencatat bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh kemacetan mencapai Rp77 triliun per tahun. BACA JUGA: Genangan Jalan Raya Kartini Depok Timbulkan Kemacetan Arah Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat Tonny Agus Setiono mengatakan bahwa DKI Jakarta menyumbang kerugian terbanyak sebesar Rp65 triliun. Sementara untuk wilayah Semarang, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar sebesar Rp12 triliun per tahun. Tonny menjelaskan bahwa kerugian tersebut mencakup banyak hal, misalnya sparepart-nya, bahan bakar yang terbuang sia-sia, kemudian waktu yang terbuang dan lainnya. BACA JUGA: Ditlantas Polda Metro Antisipasi Kemacetan saat Cuti Bersama Idul Adha "Kemarin Senin dari Gambir naik taksi bisanya, dari Gambir ke kantor Rp18.000 sampai Rp20.000. Begitu macet membengkak sampai Rp30.000. Itu berarti kan biaya saya bertambah karena macet. Itu penjumlahan dari seluruh masyarakat yang merasakan macet," katanya di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (27/6/2023). Di tempat yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Ghoefron Koerniawan menjelaskan bahwa kerugian juga terjadi dari sisi biaya pemakaian kendaraan, tetapi dampak akibat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga diperhitungkan. "Kemudian banyak emisi yang keluar di mana-mana, kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan dan sebagaimana termasuk konsekuensi perawatan kendaraan yang seharusnya belum masuk bengkel tapi karena kemacetan perlu ada komponen yang harus dicek dan diperbaiki," ujar Ghoefron. Oleh karenanya, Ghoefron mengatakan bahwa saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan transportasi publik untuk dapat mengurangi emisi udara dan juga efek lainnya. "Sehingga pemerintah concern membangun public transport yang baik, sehingga tadi kemacetan berkurang kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," katanya.JAKARTA - Kemacetan merugikan ekonomi Indonesia hingga Rp77 triliun. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan mencatat bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh kemacetan mencapai Rp77 triliun per tahun. BACA JUGA: Genangan Jalan Raya Kartini Depok Timbulkan Kemacetan Arah Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat Tonny Agus Setiono mengatakan bahwa DKI Jakarta menyumbang kerugian terbanyak sebesar Rp65 triliun. Sementara untuk wilayah Semarang, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar sebesar Rp12 triliun per tahun. Tonny menjelaskan bahwa kerugian tersebut mencakup banyak hal, misalnya sparepart-nya, bahan bakar yang terbuang sia-sia, kemudian waktu yang terbuang dan lainnya. BACA JUGA: Ditlantas Polda Metro Antisipasi Kemacetan saat Cuti Bersama Idul Adha "Kemarin Senin dari Gambir naik taksi bisanya, dari Gambir ke kantor Rp18.000 sampai Rp20.000. Begitu macet membengkak sampai Rp30.000. Itu berarti kan biaya saya bertambah karena macet. Itu penjumlahan dari seluruh masyarakat yang merasakan macet," katanya di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (27/6/2023). Di tempat yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Ghoefron Koerniawan menjelaskan bahwa kerugian juga terjadi dari sisi biaya pemakaian kendaraan, tetapi dampak akibat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga diperhitungkan. "Kemudian banyak emisi yang keluar di mana-mana, kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan dan sebagaimana termasuk konsekuensi perawatan kendaraan yang seharusnya belum masuk bengkel tapi karena kemacetan perlu ada komponen yang harus dicek dan diperbaiki," ujar Ghoefron. Oleh karenanya, Ghoefron mengatakan bahwa saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan transportasi publik untuk dapat mengurangi emisi udara dan juga efek lainnya. "Sehingga pemerintah concern membangun public transport yang baik, sehingga tadi kemacetan berkurang kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," katanya.