Kemenkeu tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negarahttps://economy.okezone.com/read/2023/06/29/320/2838746/stafsus-sri-mulyani-ajak-icw-bersinergi-tuntaskan-reformasi-program-jaminan-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/29/320/2838746/stafsus-sri-mulyani-ajak-icw-bersinergi-tuntaskan-reformasi-program-jaminan-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/29/320/2838746/stafsus-sri-mulyani-ajak-icw-bersinergi-tuntaskan-reformasi-program-jaminan-kesehatanKamis 29 Juni 2023 08:44 WIBMichelle NataliaKemenkeu Ajak ICW Sinergi untuk Transformasi Jaminan Kesehatan. (Foto: Okezone.com/Antara)https://img.okezone.com/content/2023/06/29/320/2838746/stafsus-sri-mulyani-ajak-icw-bersinergi-tuntaskan-reformasi-program-jaminan-kesehatan-iChgUoDcam.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuka Laporan Hasil Audit BPKP dalam Program JKN/BPJS Kesehatan. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun mengajak semua pihak bersinergi demi mewujudkan reformasi program JKN. BACA JUGA: Digugat ke PTUN, ICW Beri Respon ke Sri Mulyani "Kemenkeu mengajak ICW dan seluruh pihak bersinergi menuntaskan reformasi program jaminan kesehatan untuk semua," ungkap Yustinus melalui akun Twitter resminya @prastow, dikutip di Jakarta, Kamis (29/6/2023). Dia menyebut, Kepala Biro KLI Deni Surjantoro selaku Pejabat PPID telah menyerahkan laporan yang dimaksud ke Almas Sjafrina mewakili ICW. BACA JUGA: Ini Alasan Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN    "Terima kasih rekan-rekan koalisi yang konsisten mengawal isu ini. @antikorupsi @KemenkeuRI," tandas Yustinus.Sebagai informasi, PTUN resmi menolak gugatan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tentang keterbukaan hasil audit JKN/BPJS Kesehatan kepada publik. ICW sebelumnya memberikan permohonan kepada Kemenkeu untuk membuka hasil audit yang dilakukan BPKP terhadap program JKN/BPJS Kesehatan. "Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020 16 Januari 2023, (dan) menghukum pemohon keberatan (Sri Mulyani) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330 ribu," ungkap PTUN Jakarta, dikutip dari putusannya pada Kamis (29/6/2023).JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuka Laporan Hasil Audit BPKP dalam Program JKN/BPJS Kesehatan. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun mengajak semua pihak bersinergi demi mewujudkan reformasi program JKN. BACA JUGA: Digugat ke PTUN, ICW Beri Respon ke Sri Mulyani "Kemenkeu mengajak ICW dan seluruh pihak bersinergi menuntaskan reformasi program jaminan kesehatan untuk semua," ungkap Yustinus melalui akun Twitter resminya @prastow, dikutip di Jakarta, Kamis (29/6/2023). Dia menyebut, Kepala Biro KLI Deni Surjantoro selaku Pejabat PPID telah menyerahkan laporan yang dimaksud ke Almas Sjafrina mewakili ICW. BACA JUGA: Ini Alasan Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN    "Terima kasih rekan-rekan koalisi yang konsisten mengawal isu ini. @antikorupsi @KemenkeuRI," tandas Yustinus.Sebagai informasi, PTUN resmi menolak gugatan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tentang keterbukaan hasil audit JKN/BPJS Kesehatan kepada publik. ICW sebelumnya memberikan permohonan kepada Kemenkeu untuk membuka hasil audit yang dilakukan BPKP terhadap program JKN/BPJS Kesehatan. "Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020 16 Januari 2023, (dan) menghukum pemohon keberatan (Sri Mulyani) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330 ribu," ungkap PTUN Jakarta, dikutip dari putusannya pada Kamis (29/6/2023).