Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk dilakukan hilirisasi.https://economy.okezone.com/read/2023/06/30/320/2839454/bahlil-sampai-langit-runtuh-hilirisasi-bakal-terus-berjalanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/30/320/2839454/bahlil-sampai-langit-runtuh-hilirisasi-bakal-terus-berjalanhttps://economy.okezone.com/read/2023/06/30/320/2839454/bahlil-sampai-langit-runtuh-hilirisasi-bakal-terus-berjalanJum'at 30 Juni 2023 21:14 WIB Ikhsan Permanahttps://img.okezone.com/content/2023/06/30/320/2839454/bahlil-sampai-langit-runtuh-hilirisasi-bakal-terus-berjalan-pAkAEF2QQt.jpgJAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk dilakukan hilirisasi akan tetap berjalan. Hal ini menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. BACA JUGA: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Bahlil: Kita Ditipu Terus "Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023). Menurutnya, himbauan yang disampaikan IMF kepada Indonesia tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya IMF menyebut jika Indonesia melarang ekspor bijih nikel akan merugikan penerimaan negara dan juga berimbas pada negara lain. BACA JUGA: Sebut Larangan Ekspor Nikel Bikin Indonesia Rugi, Bahlil: IMF Ngawur! Padahal, Bahlil memaparkan dengan dilakukan hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus."Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," ujarnya. Bahlil juga membantah kebijakan larangan ekspor nikel akan merugikan negara lain. Bahlil memgakatan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Meski demikian, Bahlil mengaku tetap menghargai pandangan IMF, namun Indonesia tidak akan terpengaruh oleh pandengan tersebut. "Ketika ada satu pemikiran-pikiran yang lahir dari mereka (IMF) yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang tujuan arah negara, yang tahu tujuan negara kita adalah kita sendiri Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk dilakukan hilirisasi akan tetap berjalan. Hal ini menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. BACA JUGA: Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Bahlil: Kita Ditipu Terus "Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023). Menurutnya, himbauan yang disampaikan IMF kepada Indonesia tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya IMF menyebut jika Indonesia melarang ekspor bijih nikel akan merugikan penerimaan negara dan juga berimbas pada negara lain. BACA JUGA: Sebut Larangan Ekspor Nikel Bikin Indonesia Rugi, Bahlil: IMF Ngawur! Padahal, Bahlil memaparkan dengan dilakukan hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus."Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," ujarnya. Bahlil juga membantah kebijakan larangan ekspor nikel akan merugikan negara lain. Bahlil memgakatan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Meski demikian, Bahlil mengaku tetap menghargai pandangan IMF, namun Indonesia tidak akan terpengaruh oleh pandengan tersebut. "Ketika ada satu pemikiran-pikiran yang lahir dari mereka (IMF) yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang tujuan arah negara, yang tahu tujuan negara kita adalah kita sendiri Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain," pungkasnya.