Belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotanhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840386/belanja-jumbo-bin-hingga-kejagung-disorot-jokowi-ternyata-lebih-besar-dari-bangun-bendunganidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840386/belanja-jumbo-bin-hingga-kejagung-disorot-jokowi-ternyata-lebih-besar-dari-bangun-bendunganhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840386/belanja-jumbo-bin-hingga-kejagung-disorot-jokowi-ternyata-lebih-besar-dari-bangun-bendunganSenin 03 Juli 2023 12:45 WIBHana WahyutiJokowi Soroti Anggaran Belanja BIN dan Kejagung. (Foto: Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/07/03/320/2840386/belanja-jumbo-bin-hingga-kejagung-disorot-jokowi-ternyata-lebih-besar-dari-bangun-bendungan-qGDmhi9pA7.jpgJAKARTA - Belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotan. Setelah nilainya melebihi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Presiden Jokowi mencatat, pembelian barang-barang Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan kejaksaan angkanya cukup besar hingga Rp29,7 triliun. Angka tersebut lebih besar dari biaya pembangunan infrastruktur. BACA JUGA: Belanja BIN hingga Kejagung Rp29 Triliun, Jokowi: Hati-Hati Beli Barang "Kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi, Senin (3/7/2023). Besarnya belanja ini tentu akan mempengaruhi biaya perawatan nantinya. Misalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun. Sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp21,5 triliun. BACA JUGA: Jokowi Terbang ke Australia dan Papua Nugini Dikawal Luhut hingga Bahlil, Intip Agendanya "Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelasnya.Di sisi lain, Kepala Negara memaksimalkan belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran. Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.JAKARTA - Belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotan. Setelah nilainya melebihi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Presiden Jokowi mencatat, pembelian barang-barang Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan kejaksaan angkanya cukup besar hingga Rp29,7 triliun. Angka tersebut lebih besar dari biaya pembangunan infrastruktur. BACA JUGA: Belanja BIN hingga Kejagung Rp29 Triliun, Jokowi: Hati-Hati Beli Barang "Kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi, Senin (3/7/2023). Besarnya belanja ini tentu akan mempengaruhi biaya perawatan nantinya. Misalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun. Sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung sebesar Rp21,5 triliun. BACA JUGA: Jokowi Terbang ke Australia dan Papua Nugini Dikawal Luhut hingga Bahlil, Intip Agendanya "Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelasnya.Di sisi lain, Kepala Negara memaksimalkan belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran. Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.