Presiden Jokowi menegaskan divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51% akan diputuskan pada bulan Juli 2023.https://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840560/jokowi-divestasi-saham-vale-bulan-ini-kita-putuskanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840560/jokowi-divestasi-saham-vale-bulan-ini-kita-putuskanhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/03/320/2840560/jokowi-divestasi-saham-vale-bulan-ini-kita-putuskanSenin 03 Juli 2023 16:39 WIBHana WahyutiDivestasi saham Vale (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/07/03/320/2840560/jokowi-divestasi-saham-vale-bulan-ini-kita-putuskan-hWHqtu8JE4.jpegJAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51% akan diputuskan pada bulan Juli 2023. Divestasi kepemilikan saham segera diputuskan seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. "Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Senin (3/7/2023). BACA JUGA: Induk Vale Indonesia (INCO) Bakal Jual Saham ke Investor Asing, Apa Dampaknya ke RI? Jokowi menegaskan, divestasi PT Vale Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional, seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan Pemerintah. Namun demikian, Kepala Negara juga ingin divestasi dengan kepemilikan saham 51% oleh Indonesia itu tidak merugikan investor. BACA JUGA: Menaksir Harga Divestasi Saham Vale Indonesia 11% "Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan," kata Jokowi. Dalam kesempatan sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8xMi8yOS80LzEwNzE5MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Terlaksananya divestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil "membawa pulang" nikel Tanah Air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ialah 11%. Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31% pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7% publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining. Namun, angka 11% itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20% saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air. Dengan kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51% akan diputuskan pada bulan Juli 2023. Divestasi kepemilikan saham segera diputuskan seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. "Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Senin (3/7/2023). BACA JUGA: Induk Vale Indonesia (INCO) Bakal Jual Saham ke Investor Asing, Apa Dampaknya ke RI? Jokowi menegaskan, divestasi PT Vale Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional, seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan Pemerintah. Namun demikian, Kepala Negara juga ingin divestasi dengan kepemilikan saham 51% oleh Indonesia itu tidak merugikan investor. BACA JUGA: Menaksir Harga Divestasi Saham Vale Indonesia 11% "Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan," kata Jokowi. Dalam kesempatan sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8xMi8yOS80LzEwNzE5MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Terlaksananya divestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil "membawa pulang" nikel Tanah Air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ialah 11%. Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31% pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7% publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining. Namun, angka 11% itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20% saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air. Dengan kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.