MPR meminta OJK mempertimbangkan rencana pencabutan moratorium perizinan fintech lending atau pinjaman onlinehttps://economy.okezone.com/read/2023/07/04/320/2841144/ojk-diminta-pertimbangkan-rencana-cabut-moratorium-izin-pinjolidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/04/320/2841144/ojk-diminta-pertimbangkan-rencana-cabut-moratorium-izin-pinjolhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/04/320/2841144/ojk-diminta-pertimbangkan-rencana-cabut-moratorium-izin-pinjolSelasa 04 Juli 2023 16:41 WIBNasya Emmanuela LilipalyMPR Khawatir dengan Rencana OJK Cabut Moratorium Izin Pinjol. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/07/04/320/2841144/ojk-diminta-pertimbangkan-rencana-cabut-moratorium-izin-pinjol-bLjtkMkDNN.pngJAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan rencana pencabutan moratorium perizinan fintech lending atau pinjaman online (pinjol). "Dikarenakan pencabutan moratorium perizinan fintech lending berpotensi memunculkan fraud (penipuan) yang merugikan banyak kalangan di tengah masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat serta tren peningkatan kredit macet," kata Bamsoet, dikutip dari Antara, Selasa (4/7/2023). BACA JUGA: Bos OJK Buka-bukaan soal Ekonomi Indonesia Usai Endemi Pemerintah juga perlu memastikan pencabutan moratorium perizinan fintech lending disertai dengan langkah-langkah mitigasi. Hal itu, kata dia, agar masyarakat terlindungi dari potensi kasus pinjol yang merugikan. "Pencabutan moratorium perizinan fintech lending harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi lagi kasus pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat," kata Ketua MPR. BACA JUGA: 33 Pinjol Legal Belum Penuhi Aturan Modal Minimum Lebih lanjut, Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan langkah-langkah edukasi untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital, khususnya mengenai keuangan di ranah online atau daring. "Guna memastikan masyarakat memiliki pemahaman mengenai publik fintech lending dan risiko yang terkait dengannya," imbuh Bamsoet.Di samping itu, Bamsoet juga meminta OJK memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik pinjol yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia. "Dikarenakan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama," ucap dia.JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan rencana pencabutan moratorium perizinan fintech lending atau pinjaman online (pinjol). "Dikarenakan pencabutan moratorium perizinan fintech lending berpotensi memunculkan fraud (penipuan) yang merugikan banyak kalangan di tengah masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat serta tren peningkatan kredit macet," kata Bamsoet, dikutip dari Antara, Selasa (4/7/2023). BACA JUGA: Bos OJK Buka-bukaan soal Ekonomi Indonesia Usai Endemi Pemerintah juga perlu memastikan pencabutan moratorium perizinan fintech lending disertai dengan langkah-langkah mitigasi. Hal itu, kata dia, agar masyarakat terlindungi dari potensi kasus pinjol yang merugikan. "Pencabutan moratorium perizinan fintech lending harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi lagi kasus pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat," kata Ketua MPR. BACA JUGA: 33 Pinjol Legal Belum Penuhi Aturan Modal Minimum Lebih lanjut, Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan langkah-langkah edukasi untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital, khususnya mengenai keuangan di ranah online atau daring. "Guna memastikan masyarakat memiliki pemahaman mengenai publik fintech lending dan risiko yang terkait dengannya," imbuh Bamsoet.Di samping itu, Bamsoet juga meminta OJK memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik pinjol yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia. "Dikarenakan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama," ucap dia.