Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan pagu Indikatif sebesar Rp49 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/07/05/470/2841375/ditjen-bina-marga-dapat-anggaran-rp49-triliun-bangun-jalan-hingga-iknidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/05/470/2841375/ditjen-bina-marga-dapat-anggaran-rp49-triliun-bangun-jalan-hingga-iknhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/05/470/2841375/ditjen-bina-marga-dapat-anggaran-rp49-triliun-bangun-jalan-hingga-iknRabu 05 Juli 2023 08:20 WIBIqbal Dwi PurnamaPembangunan IKN Nusantara (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2023/07/05/470/2841375/ditjen-bina-marga-dapat-anggaran-rp49-triliun-bangun-jalan-hingga-ikn-0ysBQc2Uaw.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8xNS8xLzE2NjE4OC81L3g4a3lkdzA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan pagu Indikatif sebesar Rp49 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk untuk infrastruktur jalan sebesar Rp17,24 triliun, infrastruktur jembatan Rp2,68 triliun, infrastruktur IKN Rp11,86 triliun, preservasi jalan dan jembatan dan off pavement sebesar Rp3,75 triliun. BACA JUGA: Dukung IKN, Lippo Siap Bangun Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Selain itu ada untuk pembangunan jembatan gantung Rp0,68 triliun, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km sebesar Rp4,56 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter sebesar Rp0,42 triliun, preservasi jalan dan jembatan nasional Rp5,42 triliun, dan dukungan manajemen Rp2,39 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. BACA JUGA: Andalkan Industri Geber Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Gas Bumi Diperluas “Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7/2023). Selain itu dikatakan Hedy, penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024 juga belum mengakomodir pagu indikatif yang diberikan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Hedy juga memaparkan realisasi anggaran untuk infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Capai 29,04% hingga Juli 2023. Sementara, progress keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 T atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 T. Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94% dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 M dari pagu Rp948,84 M. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja. "Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” kata Hedy. Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8xNS8xLzE2NjE4OC81L3g4a3lkdzA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan pagu Indikatif sebesar Rp49 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk mengurusi infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk untuk infrastruktur jalan sebesar Rp17,24 triliun, infrastruktur jembatan Rp2,68 triliun, infrastruktur IKN Rp11,86 triliun, preservasi jalan dan jembatan dan off pavement sebesar Rp3,75 triliun. BACA JUGA: Dukung IKN, Lippo Siap Bangun Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Selain itu ada untuk pembangunan jembatan gantung Rp0,68 triliun, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km sebesar Rp4,56 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter sebesar Rp0,42 triliun, preservasi jalan dan jembatan nasional Rp5,42 triliun, dan dukungan manajemen Rp2,39 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. BACA JUGA: Andalkan Industri Geber Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Gas Bumi Diperluas “Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7/2023). Selain itu dikatakan Hedy, penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024 juga belum mengakomodir pagu indikatif yang diberikan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Hedy juga memaparkan realisasi anggaran untuk infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Capai 29,04% hingga Juli 2023. Sementara, progress keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 T atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 T. Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat Jenderal Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94% dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 M dari pagu Rp948,84 M. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja. "Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” kata Hedy. Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.