Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi.https://economy.okezone.com/read/2023/07/10/320/2844146/sri-mulyani-cairkan-insentif-rp3-triliun-untuk-daerah-berprestasiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/10/320/2844146/sri-mulyani-cairkan-insentif-rp3-triliun-untuk-daerah-berprestasihttps://economy.okezone.com/read/2023/07/10/320/2844146/sri-mulyani-cairkan-insentif-rp3-triliun-untuk-daerah-berprestasiSenin 10 Juli 2023 17:23 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/10/320/2844146/sri-mulyani-cairkan-insentif-rp3-triliun-untuk-daerah-berprestasi-qALBWkNCvZ.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8wOC80LzE2Nzg5My81L3g4bWN3a3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, meningkatkan investasi, dan pelaksanaan TKDN. "Ada Rp3 triliun yang kami akan berikan sebagai hadiah atas prestasi daerah," ucap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Prediksi Pembiayaan Utang Turun hingga 41,6% pada 2023 Dia juga menyebut bahwa insentif fiskal juga akan diberikan untuk 60 daerah tertinggal agar mereka bisa mengejar dan tidak menjadi tertinggal. "Untuk Dana Desa, kita fokuskan untuk memerangi kemiskinan ekstrem. TKD dalam hal ini akan tetap dijaga," ungkap Sri. BACA JUGA: Sri Mulyani Happy APBN Surplus Rp152 Triliun di Semester I-2023 Pihaknya juga akan melaksanakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang merupakan DBH baru sebesar Rp3,4 triliun yang dibayarkan di semester kedua.Untuk Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan di 2023, pihaknya memperkirakan angkanya mencapai Rp825,4 triliun, atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Angka ini di atas pagu anggaran tahun ini. "Jadi, untuk belanja pemerintah pusat dan TKDD, kami perkirakan realisasinya semua di atas 100%, atau di atas pagu," tambahnya. Sri juga mengatakan bahwa beberapa hal akan dilaksanakan di semester II-2023 untuk TKDD. "Pelaksanaan UU HKPD sudah akan kami lakukan, termasuk menerapkan DAU dengan persyaratan untuk pembayaran berdasarkan pelayanan pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum. Kami juga sudah mendapatkan estimasi untuk membentuk 4 daerah otonom baru yang pasti akan menaikkan belanja," pungkas Sri.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8wOC80LzE2Nzg5My81L3g4bWN3a3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, meningkatkan investasi, dan pelaksanaan TKDN. "Ada Rp3 triliun yang kami akan berikan sebagai hadiah atas prestasi daerah," ucap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Prediksi Pembiayaan Utang Turun hingga 41,6% pada 2023 Dia juga menyebut bahwa insentif fiskal juga akan diberikan untuk 60 daerah tertinggal agar mereka bisa mengejar dan tidak menjadi tertinggal. "Untuk Dana Desa, kita fokuskan untuk memerangi kemiskinan ekstrem. TKD dalam hal ini akan tetap dijaga," ungkap Sri. BACA JUGA: Sri Mulyani Happy APBN Surplus Rp152 Triliun di Semester I-2023 Pihaknya juga akan melaksanakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang merupakan DBH baru sebesar Rp3,4 triliun yang dibayarkan di semester kedua.Untuk Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan di 2023, pihaknya memperkirakan angkanya mencapai Rp825,4 triliun, atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Angka ini di atas pagu anggaran tahun ini. "Jadi, untuk belanja pemerintah pusat dan TKDD, kami perkirakan realisasinya semua di atas 100%, atau di atas pagu," tambahnya. Sri juga mengatakan bahwa beberapa hal akan dilaksanakan di semester II-2023 untuk TKDD. "Pelaksanaan UU HKPD sudah akan kami lakukan, termasuk menerapkan DAU dengan persyaratan untuk pembayaran berdasarkan pelayanan pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum. Kami juga sudah mendapatkan estimasi untuk membentuk 4 daerah otonom baru yang pasti akan menaikkan belanja," pungkas Sri.