Achmad Widjaja menolak rencana pemerintah untuk melarang ekspor gas bumi.https://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845751/luhut-mau-stop-ekspor-gas-begini-reaksi-pengusahaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845751/luhut-mau-stop-ekspor-gas-begini-reaksi-pengusahahttps://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845751/luhut-mau-stop-ekspor-gas-begini-reaksi-pengusahaKamis 13 Juli 2023 13:01 WIBIqbal Dwi PurnamaGas Bumi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/13/320/2845751/luhut-mau-stop-ekspor-gas-begini-reaksi-pengusaha-GZVCSg7Rgb.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMi8xLzE2ODAyMi81L3g4bWd4dHk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja menolak rencana pemerintah untuk melarang ekspor gas bumi. Sebab hal erat kaitannya dengan kontrak-kontrak yang sudah dijalin dengan mitra dagang selama ini. Menurut Achmad daripada melarang ekspor gas bumi, Pemerintah harus melakukan eksplorasi dahulu potensi-potensi gas alam yang sebetulnya melimpah di Indonesia namun banyak yang belum terjamah oleh Pemerintah. BACA JUGA: Bertemu Presiden Afrika Selatan, Luhut Bahas Impor Sapi dan Kedelai "Perlu ada terobosan untuk berbicara kedaulatan Energi dulu, jangan berbicara sepotong disebut ekspor gas (dilarang), ekspor gas kita ini kan di LNG (liquefied natural gas) yang sudah konttak long term," ujar Achmad dalam Market Review IDXChannel, Kamis (13/7/2023). "Kalau kita ada eksplorasi masih bisa mengimbangi, sekarang perlu Pemerintah beberkan ke industri apa total plant 10 tahun terakhir yang mendukung industri," sambungnya. BACA JUGA: Luhut Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini Menurutnya saat ini untuk sektor sumber daya mineral pemerintah sudah cukup banyak melakukan eksplorasi. Makanya cukup masuk akal menurutnya apabila pemerintah mau melakukan hilirisasi di sektor sumber daya mineral."Sekarang minyak, ada yang eksplor tidak untuk melawan stop ekspor. Pemerintah harus jawab, kalau eksplorasi kita ada sekian banyak. Sekarang minyak dan gas bumi apakah ada eksplorasi atau menambang seperti mineral, kalau masih cukup why kita stop," lanjutnya. Achmad menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyetop impor, bukan justru melarang ekspor yang saat ini sudah jelas-jelas berkontribusi terhadap pendapatan negara. "Yang perlu kita lakukan adalah stop impor, yang disebut stop impor LPG, tapi ekspornya jalan, itukan pemasukan negara," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMi8xLzE2ODAyMi81L3g4bWd4dHk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja menolak rencana pemerintah untuk melarang ekspor gas bumi. Sebab hal erat kaitannya dengan kontrak-kontrak yang sudah dijalin dengan mitra dagang selama ini. Menurut Achmad daripada melarang ekspor gas bumi, Pemerintah harus melakukan eksplorasi dahulu potensi-potensi gas alam yang sebetulnya melimpah di Indonesia namun banyak yang belum terjamah oleh Pemerintah. BACA JUGA: Bertemu Presiden Afrika Selatan, Luhut Bahas Impor Sapi dan Kedelai "Perlu ada terobosan untuk berbicara kedaulatan Energi dulu, jangan berbicara sepotong disebut ekspor gas (dilarang), ekspor gas kita ini kan di LNG (liquefied natural gas) yang sudah konttak long term," ujar Achmad dalam Market Review IDXChannel, Kamis (13/7/2023). "Kalau kita ada eksplorasi masih bisa mengimbangi, sekarang perlu Pemerintah beberkan ke industri apa total plant 10 tahun terakhir yang mendukung industri," sambungnya. BACA JUGA: Luhut Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini Menurutnya saat ini untuk sektor sumber daya mineral pemerintah sudah cukup banyak melakukan eksplorasi. Makanya cukup masuk akal menurutnya apabila pemerintah mau melakukan hilirisasi di sektor sumber daya mineral."Sekarang minyak, ada yang eksplor tidak untuk melawan stop ekspor. Pemerintah harus jawab, kalau eksplorasi kita ada sekian banyak. Sekarang minyak dan gas bumi apakah ada eksplorasi atau menambang seperti mineral, kalau masih cukup why kita stop," lanjutnya. Achmad menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyetop impor, bukan justru melarang ekspor yang saat ini sudah jelas-jelas berkontribusi terhadap pendapatan negara. "Yang perlu kita lakukan adalah stop impor, yang disebut stop impor LPG, tapi ekspornya jalan, itukan pemasukan negara," pungkasnya.