PT Hutama Karya (Persero) butuh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845961/hutama-karya-butuh-pmn-rp30-triliun-untuk-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845961/hutama-karya-butuh-pmn-rp30-triliun-untuk-apahttps://economy.okezone.com/read/2023/07/13/320/2845961/hutama-karya-butuh-pmn-rp30-triliun-untuk-apaKamis 13 Juli 2023 17:22 WIBSuparjo RamalanHutama Karya butuh PMN BUMN (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/07/13/320/2845961/hutama-karya-butuh-pmn-rp30-triliun-untuk-apa-Q3c5cg1jzu.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) butuh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun. Anggaran PMN dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tahap satu dan dua Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). BACA JUGA: Reasuransi Indonesia Terima PMN Rp1 Triliun, Ini Pesan Erick Thohir Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk merampungkan JTTS bernilai fantastis. Pasalnya, PMN senilai Rp30 triliun belum termasuk pembangunan tahap tiga dan empat JTTS. "Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung, kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023). BACA JUGA: Diaudit BPKP, PMN Wijaya Karya Rp8 Triliun Cair di 2024 Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PMN) yang dikonversi menjadi PMN. Tiko memastikan pendanaan atas pengerjaan tahap tiga dan empat JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP) "Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availability payment (AP)," ucapnya. Hutama Karya memang tengah melakukan asset recycling pada ruas tol, aksi tersebut merupakan strategi pemegang saham untuk memperoleh pendanaan baru. Karena itu, Tiko memastikan pendanaan atas proyek Hutama Karya tidak harus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namun, juga bisa diperoleh dari investor melalui divestasi jalan tol. Kementerian BUMN, lanjut Tiko, memastikan ruas tol milik Hutama Karya akan lebih banyak dijual ke investor. Aksi tersebut mulai dilakukan pada 2026 mendatang. "Jadi itu kita bikin recycling, tapi mungkin baru 2026 ke atas baru bisa kelihatan, lebih banyak di jual dibandingkan dibangun lagi. Karena nanti dibangun, dilepas, dibangun dilepas, ini harapannya ini terus berjalan," tutur dia. "Jadi HK ini kita terus dorong, tapi kita nggak mau PMN terus, jadi sebagian PMN dan sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," lanjutnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8yNS8xLzE2NjUzMy81L3g4bDhna2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) butuh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp30 triliun. Anggaran PMN dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tahap satu dan dua Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). BACA JUGA: Reasuransi Indonesia Terima PMN Rp1 Triliun, Ini Pesan Erick Thohir Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, total anggaran yang diperlukan untuk merampungkan JTTS bernilai fantastis. Pasalnya, PMN senilai Rp30 triliun belum termasuk pembangunan tahap tiga dan empat JTTS. "Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung, kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023). BACA JUGA: Diaudit BPKP, PMN Wijaya Karya Rp8 Triliun Cair di 2024 Menurutnya, sumber pendanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PMN) yang dikonversi menjadi PMN. Tiko memastikan pendanaan atas pengerjaan tahap tiga dan empat JTTS bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau availability payment (AP) "Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availability payment (AP)," ucapnya. Hutama Karya memang tengah melakukan asset recycling pada ruas tol, aksi tersebut merupakan strategi pemegang saham untuk memperoleh pendanaan baru. Karena itu, Tiko memastikan pendanaan atas proyek Hutama Karya tidak harus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namun, juga bisa diperoleh dari investor melalui divestasi jalan tol. Kementerian BUMN, lanjut Tiko, memastikan ruas tol milik Hutama Karya akan lebih banyak dijual ke investor. Aksi tersebut mulai dilakukan pada 2026 mendatang. "Jadi itu kita bikin recycling, tapi mungkin baru 2026 ke atas baru bisa kelihatan, lebih banyak di jual dibandingkan dibangun lagi. Karena nanti dibangun, dilepas, dibangun dilepas, ini harapannya ini terus berjalan," tutur dia. "Jadi HK ini kita terus dorong, tapi kita nggak mau PMN terus, jadi sebagian PMN dan sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," lanjutnya.