BPK menekankan pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner untuk memastikan percepatan capaian.https://economy.okezone.com/read/2023/07/14/320/2846650/bpk-tekankan-kebijakan-transformatif-dan-tindakan-revolusioneridhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/14/320/2846650/bpk-tekankan-kebijakan-transformatif-dan-tindakan-revolusionerhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/14/320/2846650/bpk-tekankan-kebijakan-transformatif-dan-tindakan-revolusionerJum'at 14 Juli 2023 20:32 WIBNasya Emmanuela LilipalyKrtua BPK (Foto: BPK)https://img.okezone.com/content/2023/07/14/320/2846650/bpk-tekankan-kebijakan-transformatif-dan-tindakan-revolusioner-ccIVzUMG8L.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMi8xLzE2ODAyMi81L3g4bWd4dHk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner untuk memastikan percepatan capaian melalui upaya multilateral yang sejalan dengan kebijakan nasional. Untuk menilai capaian SDGs di Indonesia, sejak tahun 2017 BPK telah menyelesaikan delapan pemeriksaan kinerja pada berbagai program pada kementeriaan dan pemerintah daerah. BACA JUGA: Dugaan Korupsi Dapen BUMN Masuk Tahap Investigasi BPKP Merujuk pengalaman BPK dalam memeriksa kesiapan dan implementasi SDGs di Indonesia tersebut, BPK sampaikan empat kontribusi penting Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap pencapaian Agenda 2030. Pertama, SAI dapat memberikan assurance dan rekomendasi tentang kesiapan, implementasi, dan pencapaian SDGs berdasarkan mandat SAI yang akan memberikan manfaat lebih jika dibagikan di forum internasional seperti dalam forum HLPF. BACA JUGA: RI Bidik Investasi Geothermal dan Upstream di Kenya Rp37,5 Triliun  Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang sesuai untuk SDGs. Untuk itu, SAI dapat menyediakan sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan menggunakan transformasi digital.“Ketiga, meningkatkan implementasi rekomendasi audit dan memastikan dampak positif audit. Terakhir, menciptakan ekosistem dampak, memelihara nilai dan manfaat untuk masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” ujar Ketua BPK, Isma Yatun, saat memberikan opening remarks pada Side Event UN High Level Political Forum (HLPF), di New York, Jumat (14/7/2023). Hadir dalam acara tersebut, antara lain H.E. Ambassador Arrmanatha Christiawan Nasir, (Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the UN, Vice President of ECOSOC), Mr. Hans-Joachim Almoslechner (Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Austria to the UN), Mr Ronald Roedl (Director General, INTOSAI General Secretariat Minister), Antonio Anastasia (Federal Court of Accounts of Brazil, representative of INTOSAI Chair). “Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa diperlukan adanya tindakan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan. Khusus untuk SAI, dengan adanya audit independen dan evaluasi yang komprehensif, SAI dapat mempromosikan akuntabilitas dan transparansi menuju pencapaian SDGs,” pungkas Isma.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMi8xLzE2ODAyMi81L3g4bWd4dHk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner untuk memastikan percepatan capaian melalui upaya multilateral yang sejalan dengan kebijakan nasional. Untuk menilai capaian SDGs di Indonesia, sejak tahun 2017 BPK telah menyelesaikan delapan pemeriksaan kinerja pada berbagai program pada kementeriaan dan pemerintah daerah. BACA JUGA: Dugaan Korupsi Dapen BUMN Masuk Tahap Investigasi BPKP Merujuk pengalaman BPK dalam memeriksa kesiapan dan implementasi SDGs di Indonesia tersebut, BPK sampaikan empat kontribusi penting Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap pencapaian Agenda 2030. Pertama, SAI dapat memberikan assurance dan rekomendasi tentang kesiapan, implementasi, dan pencapaian SDGs berdasarkan mandat SAI yang akan memberikan manfaat lebih jika dibagikan di forum internasional seperti dalam forum HLPF. BACA JUGA: RI Bidik Investasi Geothermal dan Upstream di Kenya Rp37,5 Triliun  Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang sesuai untuk SDGs. Untuk itu, SAI dapat menyediakan sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan menggunakan transformasi digital.“Ketiga, meningkatkan implementasi rekomendasi audit dan memastikan dampak positif audit. Terakhir, menciptakan ekosistem dampak, memelihara nilai dan manfaat untuk masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” ujar Ketua BPK, Isma Yatun, saat memberikan opening remarks pada Side Event UN High Level Political Forum (HLPF), di New York, Jumat (14/7/2023). Hadir dalam acara tersebut, antara lain H.E. Ambassador Arrmanatha Christiawan Nasir, (Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the UN, Vice President of ECOSOC), Mr. Hans-Joachim Almoslechner (Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Austria to the UN), Mr Ronald Roedl (Director General, INTOSAI General Secretariat Minister), Antonio Anastasia (Federal Court of Accounts of Brazil, representative of INTOSAI Chair). “Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa diperlukan adanya tindakan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan. Khusus untuk SAI, dengan adanya audit independen dan evaluasi yang komprehensif, SAI dapat mempromosikan akuntabilitas dan transparansi menuju pencapaian SDGs,” pungkas Isma.