Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas soal tindakan pencegahan korupsi di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2023/07/18/320/2848336/bahas-pencegahan-korupsi-luhut-kalau-tidak-ada-ott-lebih-bagusidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/18/320/2848336/bahas-pencegahan-korupsi-luhut-kalau-tidak-ada-ott-lebih-bagushttps://economy.okezone.com/read/2023/07/18/320/2848336/bahas-pencegahan-korupsi-luhut-kalau-tidak-ada-ott-lebih-bagusSelasa 18 Juli 2023 14:45 WIBSri Kurnia NingsihLuhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/07/18/320/2848336/bahas-pencegahan-korupsi-luhut-kalau-tidak-ada-ott-lebih-bagus-PW0xcdXBIC.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMS8xLzE2Nzk4Ny81L3g4bWZ3Y3o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas soal tindakan pencegahan korupsi di Indonesia. Dia menilai turunnya angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sistem pencegahan korupsi semakin kuat.  BACA JUGA: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Anang Achmad Latif di Kasus Korupsi BTS 4G    "Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri, kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (18/7/2023). Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023.  BACA JUGA: Bupati Nonaktif Mimika Divonis Lepas Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja, Ini Respons KPK Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid. "Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya. Dia menambahkan OTT tidak seharusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena justru hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi. Menurutnya, yang kerap luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan oleh KPK. "Lihat penghematan, pajak kita naik 47 sekian persen. KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semua, termasuk di dalamnya KPK," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xMS8xLzE2Nzk4Ny81L3g4bWZ3Y3o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membahas soal tindakan pencegahan korupsi di Indonesia. Dia menilai turunnya angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sistem pencegahan korupsi semakin kuat.  BACA JUGA: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Anang Achmad Latif di Kasus Korupsi BTS 4G    "Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri, kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (18/7/2023). Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023.  BACA JUGA: Bupati Nonaktif Mimika Divonis Lepas Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja, Ini Respons KPK Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid. "Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya. Dia menambahkan OTT tidak seharusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena justru hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi. Menurutnya, yang kerap luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan oleh KPK. "Lihat penghematan, pajak kita naik 47 sekian persen. KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semua, termasuk di dalamnya KPK," pungkasnya.