Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas kembali komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau.https://economy.okezone.com/read/2023/07/23/320/2850010/6-fakta-komitmen-ri-pensiunkan-pltu-batu-baraidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/23/320/2850010/6-fakta-komitmen-ri-pensiunkan-pltu-batu-barahttps://economy.okezone.com/read/2023/07/23/320/2850010/6-fakta-komitmen-ri-pensiunkan-pltu-batu-baraMinggu 23 Juli 2023 05:36 WIBSri Kurnia NingsihPensiun PLTU Batu Bara (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/21/320/2850010/6-fakta-komitmen-ri-pensiunkan-pltu-batu-bara-UaXQWHyo3L.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xOC8xLzE2MDk5MC81L3g4ajZsd2g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas kembali komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau. Pembangkitan komitmen tersebut pemerintah sedang mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi lebih rama lingkungan. Upayanya adalah agar mempercepat pengakhiran masa operasional alias mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara. BACA JUGA: Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Pensiun Dini PLTU Batubara Sri Mulyani menjelaskan, dalam upaya transisi energi menuju green economy, prinsip kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Melansir dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023), berikut RI pensiunkan PLTU Batu Bara. BACA JUGA: Sri Mulyani Bertemu Presiden Bank Dunia, Tegaskan Komitmen Pensiun Dini PLTU Batu Bara 1. Target Pencapaian Karbon Netral (Net Zero Emission) Indonesia juga telah memasang target untuk bisa mencapai karbon netral alias net zero emission pada 2060. Untuk mencapai visi ini, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mempensiunkan dini PLTU Batu Bara. 2. Implikasi dalam Mempensiunkan PLTU Batu Bara Jika upaya pemerintah dalam mempensiunkan PLTU Batubara lewat kas negara, maka ada implikasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Misalnya subsidi listrik kepada masyarakat harus berkurang, atau bahkan ada dana-dana yang kemudian membengkak karena membutuhkan biaya yang tak sedikit. 3. Banyak Penolakan Investor Alasan banyak investor yang menolak untuk ikut urunan atau membantu Indonesia mempensiunkan PLTU Batu Bara, sebab investor merasa bahwa hal ini sangat berlawanan dengan prinsip pembiayaan energi hijau. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani persoalan ini tengah dibahas oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DK OJK Mahendra Siregar menjelaskan, transisi energi secara bertahap dilakukan untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial tidak terganggu. Sebab, untuk mencapai tujuan ekonomi hijau, membutuhkan stabilitas politik, yang didukung oleh tatanan ekonomi dan sosial yang kuat. 4. Dukungan Anggota G20 Bagi Indonesia apa yang dilakukan konsisten dengan apa yang sudah disampaikan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20. Indonesia pun didukung oleh banyak anggota G20 lainnya dan juga lembaga multilateral dan bilateral untuk mengumumkan Just Energy Transition Partnership (JETP), dan berhasil memperoleh komitmen US$ 20 miliar setara dengan Rp299 triliun. 5. Pensiunan PLTU Batu Bara Lebih Awal Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, akan pensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara lebih awal. Dalam hal ini, dia menuturkan pemerintah sudah mendesain dengan PLN untuk mengidentifikasi PLTU yang mau dipensiunkan dan biaya yang dibutuhkan. Semuanya dikalkulasi dengan baik untuk mencocokkan dengan kebutuhan APBN. Adapun, program penghentian ini turut mencakup PLTU swasta. Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan carbon tax atau pajak karbon, serta pasar karbon. "Apa yang saya mau sampaikan, Indonesia bekerja sangat serius dan kredibel untuk memenuhi komitmen ini," tegasnya. 6. Peluncuran ETM Country Platfrom Untuk mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU batu bara, pemerintah meluncurkan ETM Country Platform pada Senin (14/11/2022) saat presidensi G20 Indonesia di Bali. ETM merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak agar bisa terlibat proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, ETM dibentuk supaya pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xOC8xLzE2MDk5MC81L3g4ajZsd2g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas kembali komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau. Pembangkitan komitmen tersebut pemerintah sedang mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi lebih rama lingkungan. Upayanya adalah agar mempercepat pengakhiran masa operasional alias mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara. BACA JUGA: Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Pensiun Dini PLTU Batubara Sri Mulyani menjelaskan, dalam upaya transisi energi menuju green economy, prinsip kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Melansir dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023), berikut RI pensiunkan PLTU Batu Bara. BACA JUGA: Sri Mulyani Bertemu Presiden Bank Dunia, Tegaskan Komitmen Pensiun Dini PLTU Batu Bara 1. Target Pencapaian Karbon Netral (Net Zero Emission) Indonesia juga telah memasang target untuk bisa mencapai karbon netral alias net zero emission pada 2060. Untuk mencapai visi ini, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mempensiunkan dini PLTU Batu Bara. 2. Implikasi dalam Mempensiunkan PLTU Batu Bara Jika upaya pemerintah dalam mempensiunkan PLTU Batubara lewat kas negara, maka ada implikasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Misalnya subsidi listrik kepada masyarakat harus berkurang, atau bahkan ada dana-dana yang kemudian membengkak karena membutuhkan biaya yang tak sedikit. 3. Banyak Penolakan Investor Alasan banyak investor yang menolak untuk ikut urunan atau membantu Indonesia mempensiunkan PLTU Batu Bara, sebab investor merasa bahwa hal ini sangat berlawanan dengan prinsip pembiayaan energi hijau. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani persoalan ini tengah dibahas oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DK OJK Mahendra Siregar menjelaskan, transisi energi secara bertahap dilakukan untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial tidak terganggu. Sebab, untuk mencapai tujuan ekonomi hijau, membutuhkan stabilitas politik, yang didukung oleh tatanan ekonomi dan sosial yang kuat. 4. Dukungan Anggota G20 Bagi Indonesia apa yang dilakukan konsisten dengan apa yang sudah disampaikan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20. Indonesia pun didukung oleh banyak anggota G20 lainnya dan juga lembaga multilateral dan bilateral untuk mengumumkan Just Energy Transition Partnership (JETP), dan berhasil memperoleh komitmen US$ 20 miliar setara dengan Rp299 triliun. 5. Pensiunan PLTU Batu Bara Lebih Awal Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, akan pensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara lebih awal. Dalam hal ini, dia menuturkan pemerintah sudah mendesain dengan PLN untuk mengidentifikasi PLTU yang mau dipensiunkan dan biaya yang dibutuhkan. Semuanya dikalkulasi dengan baik untuk mencocokkan dengan kebutuhan APBN. Adapun, program penghentian ini turut mencakup PLTU swasta. Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan carbon tax atau pajak karbon, serta pasar karbon. "Apa yang saya mau sampaikan, Indonesia bekerja sangat serius dan kredibel untuk memenuhi komitmen ini," tegasnya. 6. Peluncuran ETM Country Platfrom Untuk mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU batu bara, pemerintah meluncurkan ETM Country Platform pada Senin (14/11/2022) saat presidensi G20 Indonesia di Bali. ETM merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak agar bisa terlibat proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, ETM dibentuk supaya pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.